"Kami sudah mengirimkan surat kepada MenPAN-RB agar dibuka gelombang berikutnya untuk penerimaan P3K. Ini kesempatan yang baik bagi para guru yang masih memiliki status honorer," jelasnya pada Senin (23/06/2025) di Kantor DPRD Kaltim, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.
Saat ini, pihaknya masih menggaji para guru tersebut melalui dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan).
Mereka ditempatkan di wilayah-wilayah 3T agar dapat membantu mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
"Soal insentif dari Pemprov, kami sedang mendiskusikan bentuknya, apakah nanti berupa TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada guru yang bertugas di daerah terpencil," tegasnya.
Baca Juga:Pemprov Kaltim Tegaskan Komitmen Pendidikan Gratis: UKT Mahasiswa Unmul Direfund Penuh
Seno menambahkan, ada beberapa wilayah yang memang sangat membutuhkan tenaga pengajar di Kaltim, seperti Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Mahakam Ulu (Mahulu), hingga Kutai Barat (Kubar).
Wilayah-wilayah tersebut nantinya akan menjadi prioritas penempatan guru di wilayah 3T.
"Memang banyak guru yang lebih memilih mengajar di kota, dan ini menjadi perhatian kami. Kami sedang mencari solusi, termasuk kemungkinan memberikan insentif khusus bagi guru yang ditempatkan di wilayah 3T," bebernya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar para pengajar yang bertugas di wilayah 3T senantiasa menunjukkan dedikasi, semangat, dan ketulusan dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan.
Seno juga mengakui tantangan besar yang dihadapi para guru di daerah-daerah terpencil, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga akses yang sulit.
Baca Juga:HKG PKK ke-53, Pemprov Kaltim Bagikan 1.000 Kacamata Gratis
"Pemprov Kaltim akan terus berupaya memberikan dukungan dan kebutuhan para guru di wilayah 3T, agar mereka tetap termotivasi dan merasa dihargai atas pengabdian mereka," tuturnya.
