Rizali Hadi Jarang Terlihat, DPRD Kutim Pertanyakan Peran Sekda

Meski belum mendapat informasi resmi terkait alasan ketidakhadiran secara administratif, Jimmi menyebut bahwa keberadaan Sekda kerap tidak terlihat di kantor Sekretariat.

Denada S Putri
Selasa, 24 Juni 2025 | 17:58 WIB
Rizali Hadi Jarang Terlihat, DPRD Kutim Pertanyakan Peran Sekda
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi. [ANTARA]

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bontang, Jamaluddin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tidak cairnya dana hibah pembinaan.

Situasi ini bahkan membuat ajang pra-Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) gagal terlaksana sesuai rencana.

"Hilang semangat sudah atlet. Kami ingin Pemkot Bontang segera carikan solusi. Dari Disporapar-Ekraf juga tidak jelas kenapa dana sulit turun," ucap Jamaluddin, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa, 24 Juni 2025.

Pra Porprov yang seharusnya digelar sejak Mei 2025 itu bertujuan sebagai ajang seleksi dan persiapan menuju Porprov Kaltim 2026 di Kabupaten Paser.

Baca Juga:DPRD Berau Desak RSUD Baru Segera Difungsikan, Asalkan Fasilitas Sudah Lengkap

Namun karena terganjal pencairan anggaran, seluruh agenda terpaksa tertunda.

Berdasarkan informasi yang diterima Jamaluddin, akar persoalan terletak pada belum ditekennya Surat Keputusan (SK) untuk tim verifikasi hibah oleh pihak Disporapar-Ekraf.

Akibat kelalaian tersebut, dana pembinaan tak bisa disalurkan ke lembaga penerima.

Jamaluddin menyambut baik langkah Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, yang berencana meminta pendapat hukum (legal opinion) dari aparat penegak hukum untuk mempercepat proses pencairan.

"Kasian atlet. Tapi Bunda Neni kami harapkan bisa cepat menyelesaikan," sambungnya.

Baca Juga:Cuaca Kaltim 21 sampai 31 Mei: Hujan Merata, Kutim Barat Berpotensi Ekstrem

Kondisi ini juga turut menjadi sorotan Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.

Dalam rapat paripurna Senin, 23 Juni 2025, ia secara tegas mengecam buruknya komunikasi dari Kepala Disporapar-Ekraf yang menyebabkan proses verifikasi dana senilai Rp 5 miliar mandek total.

"Ini Kepala Disporapar-Ekraf komunikasi buruk. Imbasnya atlet terbengkalai. Tolong dievaluasi," ucap Andi Faiz.

Tanpa pencairan dana, sejumlah organisasi olahraga seperti KONI, KORMI, BAPOPSI, hingga NPCI Bontang tak bisa bergerak.

Bukan hanya pra Porprov yang terancam batal, tapi juga peluang Bontang mengirim atlet di ajang resmi tahun depan kian samar.

“Bila dana tidak bisa dicairkan, Koni Bontang tidak bisa melaksanakan pra Porprov ditahun ini, karna sebagai syarat para atlet untuk mengikuti Porprov di tahun depan. Apa jadinya ketika para atlit kebanggan Kota Bontang tidak bisa tampil di Porprov, akan malu kita sebagai pemerintah Bontang,” katanya dengan nada tinggi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini