SuaraKaltim.id - Minimnya kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan rapat-rapat penting DPRD menuai perhatian serius dari Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
Menurut Jimmi, keberadaan Sekda sebagai pejabat tinggi daerah sangat diperlukan untuk memastikan jalannya koordinasi dan pengambilan keputusan dalam roda pemerintahan.
"Sebagai salah satu pejabat tinggi di Kutai Timur, seharusnya Sekda aktif hadir mendampingi Bupati dan Wakil Bupati pada agenda-agenda penting," ucap Jimmi di Sangatta, Selasa.
Meski belum mendapat informasi resmi terkait alasan ketidakhadiran secara administratif, Jimmi menyebut bahwa keberadaan Sekda kerap tidak terlihat di kantor Sekretariat Kabupaten.
Baca Juga:DPRD Berau Desak RSUD Baru Segera Difungsikan, Asalkan Fasilitas Sudah Lengkap
"Mungkin terlalu sibuk beliau, tapi kami terus berharap sesekali hadir di agenda penting pembahasan anggaran bersama kami," ujarnya.
Ia juga menyoroti peran Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang seharusnya terlibat aktif dalam proses sinergi dengan DPRD, khususnya dalam pembahasan anggaran.
Jimmi menilai absennya Sekda dalam forum resmi memperlambat upaya percepatan pembangunan dan penyusunan kebijakan daerah yang transparan.
“Kalau secara pribadi sih saya masih bisa berkomunikasi dengan beliau, aman saja. Tapi kalau dalam konteks kelembagaan, tentu berbeda,” ujar Jimmi.
Sementara itu, keberadaan Sekda di ruang kerja juga menjadi pertanyaan. Sejumlah awak media yang mencoba memastikan keberadaannya di kantor, mendapati ruangan tersebut kosong.
Baca Juga:Cuaca Kaltim 21 sampai 31 Mei: Hujan Merata, Kutim Barat Berpotensi Ekstrem
Penjaga ruangan menyebut bahwa Rizali Hadi sedang mengikuti rapat, meski belum diketahui secara jelas di mana dan dalam konteks apa.
Mobil dinas bernomor polisi KT 6 R yang biasa digunakan Sekda juga tak tampak di halaman kantor.
Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari Rizali Hadi terkait ketidakhadirannya dalam beberapa agenda penting Pemkab Kutim.
Rp 5 Miliar Tak Tersalur, Porprov Terancam Tanpa Wakil Bontang
Kekisruhan internal di tubuh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporapar-Ekraf) Bontang mulai memunculkan dampak nyata.
Bukan hanya soal administrasi yang tak beres, tapi menyangkut nasib ratusan atlet yang kini kehilangan harapan untuk bertanding.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bontang, Jamaluddin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tidak cairnya dana hibah pembinaan.
Situasi ini bahkan membuat ajang pra-Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) gagal terlaksana sesuai rencana.
"Hilang semangat sudah atlet. Kami ingin Pemkot Bontang segera carikan solusi. Dari Disporapar-Ekraf juga tidak jelas kenapa dana sulit turun," ucap Jamaluddin, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa, 24 Juni 2025.
Pra Porprov yang seharusnya digelar sejak Mei 2025 itu bertujuan sebagai ajang seleksi dan persiapan menuju Porprov Kaltim 2026 di Kabupaten Paser.
Namun karena terganjal pencairan anggaran, seluruh agenda terpaksa tertunda.
Berdasarkan informasi yang diterima Jamaluddin, akar persoalan terletak pada belum ditekennya Surat Keputusan (SK) untuk tim verifikasi hibah oleh pihak Disporapar-Ekraf.
Akibat kelalaian tersebut, dana pembinaan tak bisa disalurkan ke lembaga penerima.
Jamaluddin menyambut baik langkah Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, yang berencana meminta pendapat hukum (legal opinion) dari aparat penegak hukum untuk mempercepat proses pencairan.
"Kasian atlet. Tapi Bunda Neni kami harapkan bisa cepat menyelesaikan," sambungnya.
Kondisi ini juga turut menjadi sorotan Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Dalam rapat paripurna Senin, 23 Juni 2025, ia secara tegas mengecam buruknya komunikasi dari Kepala Disporapar-Ekraf yang menyebabkan proses verifikasi dana senilai Rp 5 miliar mandek total.
"Ini Kepala Disporapar-Ekraf komunikasi buruk. Imbasnya atlet terbengkalai. Tolong dievaluasi," ucap Andi Faiz.
Tanpa pencairan dana, sejumlah organisasi olahraga seperti KONI, KORMI, BAPOPSI, hingga NPCI Bontang tak bisa bergerak.
Bukan hanya pra Porprov yang terancam batal, tapi juga peluang Bontang mengirim atlet di ajang resmi tahun depan kian samar.
“Bila dana tidak bisa dicairkan, Koni Bontang tidak bisa melaksanakan pra Porprov ditahun ini, karna sebagai syarat para atlet untuk mengikuti Porprov di tahun depan. Apa jadinya ketika para atlit kebanggan Kota Bontang tidak bisa tampil di Porprov, akan malu kita sebagai pemerintah Bontang,” katanya dengan nada tinggi.
Hingga laporan ini ditayangkan, Klikkaltim masih berupaya menghubungi Kepala Disporapar-Ekraf Bontang, Rafidah, untuk mendapatkan klarifikasi langsung atas persoalan ini.
