SuaraKaltim.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi mulai dijalankan di Kota Bontang pada Senin, 14 Juli 2025.
Meski baru tahap awal, program ini sudah menyasar 1.651 penerima manfaat, yang mayoritas merupakan pelajar dari jenjang SD hingga SMA.
Peluncuran perdana MBG dihelat secara simbolis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontang Barat 1, yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bontang Barat.
Lokasi ini menjadi salah satu dari dua dapur aktif yang akan melayani distribusi MBG di kota tersebut.
Baca Juga:Sumardi Soroti Program Bontang Terang Terus: Banyak Wilayah Masih Gelap
Raudatul Jannah, perwakilan mitra MBG di Bontang, menyebutkan bahwa menu hari pertama berisi makanan bergizi seimbang, seperti susu 125 ml, nasi putih, puding, ayam goreng, oseng tempe, serta oseng buncis dan wortel.
Menurutnya, menu disusun agar memenuhi asupan penting bagi tumbuh kembang anak.
"Tiap hari kuota kami di Dapur Bontang Barat 1 itu 3.500 porsi. Sebanyak 3.216 untuk anak sekolah, sisanya sekitar 10 persen untuk ibu hamil, menyusui, dan balita," kata Raudatul Jannah, saat mendampingi Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dalam peninjauan distribusi di SMP Negeri 4 Bontang, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.
Hingga kini, distribusi makanan masih dilakukan secara bertahap.
Di hari pertama, MBG baru menjangkau lima sekolah karena sebagian lainnya belum aktif. Total 1.651 porsi telah disalurkan kepada siswa dari SD hingga SMK.
Baca Juga:3.000 Warga Sidrap Masih Ber-KTP Bontang, Kutim Ambil Langkah Penertiban
Dapur Bontang Barat 1 melayani 10 sekolah yang tersebar di kawasan tersebut
Di antaranya SDN 001, SDN 002, SDN 003, SD 004, SD Galilea, SMP Galilea, SMP Perintis 11, SMP 4, SMK 3, dan SMK Nusantara Mandiri, dengan alokasi porsi yang disesuaikan jumlah siswa penerima.
Untuk memastikan makanan tiba dalam kondisi optimal, MBG disalurkan mengikuti waktu istirahat masing-masing jenjang.
"Penyaluran MBG untuk anak SD dilakukan pukul 8 pagi, SMP pukul 9, dan SMK sekitar pukul 09.30 Wita. Kami dahulukan anak kelas 1 SD," jelas Raudatul.
Menariknya, program ini tak hanya menyasar gizi anak, tapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal.
Sedikitnya 25 warga sekitar dapur MBG diberdayakan untuk membantu operasional harian.
Mereka bertugas sebagai juru masak, juru cuci, petugas kebersihan, dan pengantar makanan. Aktivitas dapur bahkan dimulai sejak pukul 1 dini hari.
"Semua warga lokal di Bontang Barat kami berdayakan. Kebutuhan untuk masak juga kami dapat dari pasar tradisional di Bontang," tandas Raudatul.
Program MBG di Bontang menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah bisa sekaligus menjadi peluang pemberdayaan ekonomi komunitas setempat.
Pemerintah berharap, dampak baik ini dapat terus diperluas ke seluruh sekolah di Bontang secara bertahap.
PPDB Bontang Dievaluasi, Agus Haris: Tak Boleh Ada Jalur Orang Dalam
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyoroti praktik-praktik tidak sehat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bontang.
Ia secara tegas meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk menutup rapat-rapat celah "titipan" yang kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan, termasuk pejabat.
Pria yang akrab disapa AH ini mengaku kewalahan menghadapi derasnya permintaan dari para orang tua murid yang ingin anaknya masuk ke sekolah-sekolah tertentu, meski tidak sesuai zonasi.
"Saya terima terus wali murid minta tolong. Jadi kalau begini terus bagaimana mau sistemnya baik. Jadi akan dievaluasi," ucap Agus Haris, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis, 10 Juli 2025.
Ia menilai, ketimpangan dalam sistem seleksi sekolah kerap terjadi karena adanya jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua yang justru disalahgunakan. Celah inilah yang menurutnya sering menjadi pintu masuk bagi "titipan pejabat".
Tidak hanya menyoroti proses seleksi, Agus juga meminta agar Disdikbud melakukan pemerataan fasilitas di seluruh sekolah negeri.
Dengan begitu, keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak di sekolah-sekolah unggulan berbasis gengsi bisa diminimalisasi.
"Ini ada yang orang tuanya mau di SMP Negeri 1. Padahal rumahnya di Loktuan kan dekat di SMP 5. Hanya persoalan gengsi saja. Ini yang musti diperhatikan," sambungnya.
Menurutnya, praktik "orang dalam" justru berpotensi merugikan anak-anak yang berhak, namun gagal diterima karena kalah dari intervensi titipan.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem PPDB harus dilakukan menyeluruh dan menyentuh aspek keadilan sosial.
"Harusnya semua sekolah kualitasnya sama. Kami akan pelototi ini. Agar sistem pendidikan di Bontang baik," pungkas politisi Partai Gerindra itu.
