SuaraKaltim.id - Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti urgensi akuntabilitas dan kejelasan teknis dalam penggunaan anggaran penanganan longsor di proyek strategis Terowongan Alimuddin.
Rencana penambahan dana sebesar Rp 39 miliar dalam APBD Perubahan 2025 dinilai harus disertai dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa penggunaan anggaran besar semacam ini tidak boleh sembarangan.
Penegasan ini ia sampaikan usai melakukan peninjauan langsung ke area inlet terowongan yang sempat mengalami longsor beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Asal Komentar!: Wali Kota Samarinda Semprot DLH Kaltim Soal Penilaian Sampah
“Kami ingin bahwa penggunaan anggaran ini betul-betul optimal. Apalagi Bu Desy Damayanti (Kepala PUPR Samarinda) juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa anggaran pemerintah kota di sini sangat besar sekali dalam terowongan ini,” kata Deni, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 15 Juli 2025.
Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa pihaknya sudah mendengar wacana pengajuan tambahan anggaran Rp 39 miliar dalam APBD-P—dan total bisa mencapai Rp 41 miliar jika ditambah biaya manajemen konstruksi.
“Nah ini pun kita ingin anggaran ini betul-betul sesuai,” tegasnya.
DPRD juga mendesak agar kontraktor pelaksana proyek menyampaikan penjelasan teknis secara terbuka dalam forum resmi.
Ini penting agar solusi yang ditawarkan tidak hanya jangka pendek, tetapi juga mampu mencegah potensi bencana serupa ke depan.
Baca Juga:DPRD Samarinda Turun Tangan, Pendirian Gereja Toraja Akan Dimediasi Ulang
“Kami ingin betul-betul kontraktor ini datang kepada kita, mungkin minggu depan kita ingin penjelasan yang detail. Kita ingin perencanaan itu betul-betul matang,” ujar Deni.
Dalam tinjauan lapangan, pihak dewan menemukan adanya potensi kelalaian dari pihak kontraktor.
Perencanaan awal dinilai belum maksimal dalam mengidentifikasi area rentan longsor.
“Tadi dijelaskan kepada kami memang ada sedikit yang menurut kami itu kealpaan dari pihak kontraktor. Makanya kami di sini tidak menyalahkan pemerintah kota, tapi kita ingin mengoreksi terhadap kontraktor pelaksana,” tambahnya.
Ia menyebutkan bahwa faktor kandungan air dan endapan tanah di sekitar struktur yang rawan longsor seharusnya sudah bisa dipetakan sejak awal.
“Mereka tidak mendeteksi adanya kandungan air ataupun endapan-endapan yang itu menyebabkan potensi longsor. Itu yang tadi kita garis bawahi," lanjut Deni.
Komisi III juga menegaskan bahwa pengawasan mereka tidak akan berhenti hanya pada aspek teknis.
Mereka ingin memastikan akar masalah benar-benar dipahami dan diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
Viral Foto Longsor Terowongan Samarinda, Wali Kota Tegaskan: Itu Kejadian Lama
Beredarnya kembali foto longsor di kawasan proyek Terowongan Samarinda belakangan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Narasi yang beredar seolah-olah kejadian tersebut baru saja terjadi di sekitar Jalan Sultan Alimuddin, Kecamatan Samarinda Ilir.
Merespons hal itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa informasi yang tersebar merupakan bentuk disinformasi.
Ia memastikan bahwa foto yang viral adalah dokumentasi lama, tepatnya saat insiden longsor pada Mei 2025 lalu, yang dipicu curah hujan tinggi.
Hal itu ditegaskan Andi Harun, saat berada di Samarinda, Senin, 14 Juli 2025.
“Foto itu produksi ulang. Itu memang kejadian bulan Mei, bukan sekarang. Tapi ada buzzer yang memviralkannya seolah-olah longsor terjadi baru-baru ini,” tegas Andi Harun, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 15 Juli 2025.
Ia menyayangkan beredarnya informasi keliru yang dinilai sengaja digoreng untuk menimbulkan kegaduhan, padahal faktanya sudah lama ditangani secara cepat oleh pemerintah kota.
“Mudah-mudahan mereka sadar. Karena menyebarkan berita bohong seperti itu bukan menyakiti saya sebagai wali kota, tapi menyakiti masyarakat Samarinda,” katanya dengan nada serius.
Andi tidak menampik bahwa pada bulan Mei lalu sempat terjadi pergerakan tanah di lokasi proyek, yang dalam kajian geologi termasuk kategori endapan talus dan rentan mengalami longsor akibat faktor alam seperti hujan ekstrem.
Namun, ia memastikan bahwa pemerintah bertindak cepat mengantisipasi dampak lebih lanjut.
“Kami tidak menutup-nutupi. Begitu terjadi pergerakan tanah, langsung kami kerjakan. Bahkan pekerjaan stabilisasi lereng yang seharusnya baru dikerjakan awal 2025, sudah kami mulai lebih cepat,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pekerjaan penanganan sempat mengalami kendala anggaran akibat pemangkasan sekitar Rp 50 miliar dari total dana proyek multiyears terowongan.
Meski begitu, pihaknya tetap menjalankan langkah-langkah prioritas dengan penuh kehati-hatian.
"Apapun yang terjadi, prinsip kami tetap: salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ada atau tidak ada isu seperti ini, keselamatan warga tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengerjaan proyek," tegas Andi.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan narasi yang tak berdasar.
Menerima informasi dengan bijak, menurutnya, adalah bentuk kecintaan terhadap kota sendiri.
“Saya tidak melarang kritik. Tapi jangan sampai kehilangan cinta pada kota ini. Kritik boleh, tapi pastikan yang disampaikan itu benar. Jangan malah menyebarkan keresahan lewat berita bohong,” tuturnya.
