- Pemprov Kaltim menargetkan swasembada beras paling lambat 2026 melalui perluasan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, dan optimalisasi wilayah potensial seperti Kukar dan PPU untuk menutup defisit produksi.
- Wagub Seno Aji menekankan pentingnya kerja bersama antara pemprov, kabupaten/kota, serta asosiasi petani seperti KTNA melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pemanfaatan lahan tidur.
- Di sisi lain, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa sektor tambang harus menjalankan praktik hijau, patuh pajak, dan menyalurkan CSR secara akuntabel sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kaltim.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mempercepat langkah menuju swasembada pangan, seiring dengan peran strategis daerah ini sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Target besar telah ditetapkan: kemandirian pangan, khususnya beras, bisa tercapai paling lambat tahun 2026.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, menyebutkan bahwa upaya ini menjadi bagian dari program nasional Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan saat Seno berada di Samarinda, Senin, 14 Juli 2025.
Baca Juga:Sifat Hujan Bervariasi di Kaltim, BMKG Soroti Ketimpangan Pesisir dan Pedalaman
“Swasembada pangan ini menjadi tantangan besar, sekaligus peluang bagi Kaltim. Kita harus bekerja keras bersama, khususnya pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan seluruh lahan potensial, termasuk membuka lahan-lahan baru untuk pertanian,” tegasnya, disadur dari ANTARA, Selasa, 15 Juli 2025.
Dengan beban kebutuhan beras yang terus meningkat akibat pertumbuhan populasi dan pembangunan IKN, strategi perlu difokuskan pada ekspansi lahan dan peningkatan produktivitas petani lokal.
Produksi beras di Kaltim saat ini baru mencapai sekitar 170 ribu ton per tahun, jauh dari angka kebutuhan yang menyentuh 350 ribu ton.
Dua wilayah utama yang menopang produksi beras di Kaltim saat ini adalah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU).
Namun defisit masih harus ditutup lewat pasokan dari daerah surplus seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, serta bantuan distribusi dari Bulog.
Baca Juga:Cuaca Tak Menentu di Kaltim, BMKG Imbau Waspada Bencana Hidrometeorologi
Wagub Seno menegaskan, kunci percepatan swasembada terletak pada sinergi lintas level pemerintahan, termasuk peran aktif dari asosiasi petani seperti KTNA.
“Pemprov Kaltim sangat berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada seluruh kabupaten dan kota dalam pengembangan sektor pertanian, baik melalui program pelatihan petani, maupun pendampingan teknis dan lainnya,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar perencanaan pertanian tidak hanya bertumpu pada wilayah eksisting, tetapi juga mulai menyasar lahan-lahan tidur atau potensial yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
“Kita harus bahu-membahu demi mewujudkan masa depan pertanian Kaltim yang mandiri dan berkelanjutan,” tutur Seno.
Dengan kerja kolektif yang konsisten, Pemprov Kaltim optimistis bisa menjadi provinsi penyangga pangan yang andal, baik bagi warga lokal maupun kawasan IKN yang terus tumbuh.
Kaltim Paru-Paru Dunia, Tambang Harus Ikut Menjaga
