- Pemprov Kaltim menargetkan swasembada beras paling lambat 2026 melalui perluasan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, dan optimalisasi wilayah potensial seperti Kukar dan PPU untuk menutup defisit produksi.
- Wagub Seno Aji menekankan pentingnya kerja bersama antara pemprov, kabupaten/kota, serta asosiasi petani seperti KTNA melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pemanfaatan lahan tidur.
- Di sisi lain, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa sektor tambang harus menjalankan praktik hijau, patuh pajak, dan menyalurkan CSR secara akuntabel sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kaltim.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, kembali menegaskan pentingnya peran sektor pertambangan sebagai pilar dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
Pernyataan itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke PT Indexim Coalindo di Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur (Kutim), Senin, 14 Juli 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Rudy memberikan apresiasi atas keseriusan Indexim dalam mengelola tambang secara ramah lingkungan dan berorientasi sosial.
Ia menilai bahwa komitmen perusahaan terhadap konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat adalah contoh praktik industri yang bertanggung jawab.
Baca Juga:Sifat Hujan Bervariasi di Kaltim, BMKG Soroti Ketimpangan Pesisir dan Pedalaman
“Kalimantan Timur adalah paru-paru dunia. Menjaga kelestarian hutan, air, dan keanekaragaman hayati merupakan amanah yang besar. PT Indexim telah menunjukkan langkah konkret ke arah itu,” ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 15 Juli 2025.
Tak hanya pada isu lingkungan, Rudy — yang akrab disapa Gubernur Harum — juga menekankan pentingnya tata kelola perpajakan dan penyaluran tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia bahkan merekomendasikan agar CSR perusahaan disalurkan melalui lembaga seperti Baznas untuk memperluas manfaat ke masyarakat yang lebih tepat sasaran.
“Dunia usaha perlu menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pembangunan. Indexim dapat menjadi contoh nasional dalam penerapan pertambangan hijau dan beretika,” tegasnya.
Rudy turut mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Baca Juga:Cuaca Tak Menentu di Kaltim, BMKG Imbau Waspada Bencana Hidrometeorologi
Menurutnya, pajak tersebut berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah yang digunakan untuk merancang berbagai program pembangunan strategis.
“Jika target penerimaan pajak tidak terpenuhi, maka berbagai program prioritas pemerintah daerah bisa terhambat,” ungkap Rudy.
Gubernur juga mendorong sinergi yang lebih erat antara program CSR dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan agenda pembangunan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kalau ada kegiatan seperti pembangunan sekolah, sanitasi, atau rumah layak huni, harus diselaraskan dengan program pemerintah daerah. Jangan jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Melihat potensi PT Indexim Coalindo sebagai salah satu pemegang kontrak PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), Rudy pun mendorong perusahaan untuk bersiap menjadi entitas publik melalui IPO, dengan tata kelola berstandar internasional.
Ia juga menyinggung pentingnya stabilitas sosial di kawasan tambang.
