IKN Belum Siap Gelar HUT RI, Mimpi Pindah Ibu Kota Masih Jauh?
Rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum sepenuhnya terealisasi.
Hal ini terlihat dari keputusan pemerintah yang menetapkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tetap dilaksanakan di Jakarta pada 17 Agustus 2025.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pilihan ini diambil karena pembangunan IKN masih dalam tahap penyelesaian.
Baca Juga:Jelang Ramainya IKN, PPU Kejar Target PAD Lewat Pajak Kendaraan
Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan infrastruktur dasar di kawasan tersebut dapat rampung sesuai target.
Hal itu disampaikan Juri saat dirinya selesai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.
"Di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu," kata Juri disadur dari ANTARA, Sabtu, 19 Juli 2025.
Meski upacara kenegaraan utama akan tetap berlangsung di Jakarta, Juri menegaskan bahwa peringatan tetap akan digelar pula di IKN sebagai simbol keterlibatan kawasan calon ibu kota baru dalam momentum nasional tersebut.
"Upacara di titik-titik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta," katanya.
Baca Juga:IKN Tak Hanya di Inti, PPU Bangun Jalan Hubungkan Daerah Penyangga
Soal kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upacara di IKN seperti pada peringatan tahun lalu, Juri belum bisa memberi kepastian.
"Nanti kita lihat," ujarnya singkat.
Penegasan serupa disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Hasan mengonfirmasi bahwa pusat pelaksanaan perayaan HUT ke-80 RI tetap berada di Jakarta.
“Kalau informasi terakhir yang kami dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta," kata Hasan Nasbi pada Rabu, 16 Juli 2025.
Ia juga menyebut bahwa struktur kepanitiaan telah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan PCO terlibat langsung dalam proses tersebut.
