“Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” terang Wakil Ketua DPR RI ini.
Wapres Dulu, Baru Menteri: Strategi Bertahap Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Desakan agar pemerintah mempercepat proses formal pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), kembali mencuat.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menandai pengalihan resmi status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.
Baca Juga:Keterbukaan Informasi di Wilayah IKN Dimulai dari Sinergi Lintas OPD
Ia menyebut, langkah awal pemindahan tak perlu dilakukan sekaligus, namun bisa secara bertahap, dimulai dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) serta kementerian strategis di kawasan IKN.
Hal itu ia sampaikan saat berada di Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025.
"Sebagai Ketua Komisi II DPR tentu tugas saya salah satunya adalah membicarakan ini dengan rekan-rekan antar fraksi di Komisi II DPR RI," ujarnya disadur dari ANTARA, Sabtu, 19 Juli 2025.
Menurut Rifqi, dari sisi infrastruktur, IKN dinilai cukup siap menampung 10–15 ribu aparatur sipil negara (ASN), terutama dengan dukungan fasilitas perumahan yang telah disiapkan oleh Otorita IKN.
"Kalau dengan melihat kesiapan infrastruktur ini, hari ini atau besok pun pemerintah sebetulnya sudah bisa menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Negara dengan didahului oleh Wapres," tegasnya.
Baca Juga:Jelang Ramainya IKN, PPU Kejar Target PAD Lewat Pajak Kendaraan
Di sisi lain, DPR RI saat ini tengah menyusun siklus anggaran untuk tahun 2026, yang turut mencakup kebutuhan Otorita IKN sebagai mitra kerja Komisi II.
Menurut Rifqi, pembahasan tersebut akan menjadi momentum untuk menyusun strategi politik dan kelembagaan dalam mendukung pemindahan ibu kota.
"Dan tentu ini akan menjadi sikap bagi kami di DPR nanti untuk membangun positioning," sambungnya.
Sikap serupa juga disuarakan Partai NasDem.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa kehadiran Wakil Presiden di IKN menjadi langkah simbolis sekaligus strategis untuk memulai transisi pemerintahan ke ibu kota baru.
"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," ujar Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jumat itu.
