SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat strategi ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian dan peternakan.
Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama dalam upaya mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan bahan pokok dari luar wilayah.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pengembangan SDM petani menjadi prioritas, termasuk lewat pemanfaatan program unggulan daerah.
Hal itu ia sampaikan saat berada di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis, 17 Juli 2025.
Baca Juga:Penumpang Domestik Turun, Penerbangan Internasional Kaltim Melonjak 114 Persen
"Kaltim memiliki program Gratispol yang bisa digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia di sektor pertanian,” katanya disadur dari ANTARA, Minggu, 20 Juli 2025.
Menurutnya, peningkatan kapasitas petani dapat dilakukan melalui pendekatan multifaset seperti pelatihan teknik bertani modern, penyuluhan berkelanjutan, hingga pemanfaatan platform digital untuk menambah wawasan.
Seno mengakui bahwa kemandirian pangan—terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras—masih menjadi tantangan besar di Kaltim karena sebagian besar pasokan masih berasal dari luar daerah.
Ia menilai penguatan kualitas SDM petani bisa menjadi senjata ampuh mengawal pengembangan swasembada pangan di daerah.
Namun, perhatian pemerintah tidak berhenti pada petani aktif saja. Kaltim juga mulai menyasar kelompok muda untuk tertarik kembali pada sektor pertanian dan peternakan.
Baca Juga:Potensi Pajak Capai Triliunan, Kaltim Perkuat Pelayanan hingga Wilayah 3T
Regenerasi petani dianggap sangat penting agar ketahanan pangan bisa terjaga secara berkelanjutan.
"Kami sangat mendambakan anak-anak Kaltim kembali kepada pertanian dan peternakan, supaya SDM pertahanan pangan kita semakin kuat dan terus ada regenerasi," katanya.
Seno menekankan bahwa pengembangan SDM di sektor pertanian perlu dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah pusat dan lembaga pendukung lainnya.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan bisa memperkuat sinergi antarprogram dan mempercepat hasil.
“Presiden Prabowo sangat gigih ingin Indonesia swasembada pangan. Makanya, sesuai harapan Presiden, dengan SDM berkualitas, semoga tahun depan generasi muda Kaltim turut memberikan andil besar mewujudkan swasembada pangan, terutama beras,” ujarnya.
Pemprov Kaltim juga terus memberikan dukungan konkret dalam bentuk bantuan alat dan pelatihan, mulai dari pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penguatan pendidikan vokasi melalui sekolah kejuruan yang fokus pada sektor pertanian.
Langkah-langkah ini menandai transformasi pertanian Kaltim dari sekadar produksi menjadi sektor strategis berbasis pengetahuan dan regenerasi, dengan SDM sebagai ujung tombaknya.
Saat Tambang Melemah, Ekowisata Jadi Nafas Baru Ekonomi Kaltim
Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) pada sektor tambang, terutama batu bara, kian menghadapi tantangan besar di tengah tren global penurunan energi fosil.
Meski demikian, kontribusi sektor pariwisata daerah ini terhadap ekonomi belum juga menunjukkan lompatan signifikan.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kaltim, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baru mencapai 1,74 persen pada 2023, hanya sedikit naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 1,61 persen.
Padahal, ekowisata dinilai sebagai peluang strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah menuju arah yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon.
Hal ini sejalan dengan berkurangnya kontribusi sektor tambang yang pada 2024 tercatat 38,38 persen, turun dari 43,19 persen di 2023.
Merespons hal tersebut, Yayasan Mitra Hijau (YMH) menggelar Focus Group Discussion bertema “Membangun Ekowisata Berkelanjutan untuk Menurunkan Emisi dan Jejak Karbon di Kalimantan Timur”, pada 17 Juli 2025 di Samarinda.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Just Energy Transition (IKI-JET) yang didukung pemerintah Jerman dan Uni Eropa.
“Banyak daerah kaya sumber daya alam justru gagal membangun ekonomi alternatif. Ini bisa berujung pada eksploitasi berlebihan atau kondisi Dutch Disease,” ujar Dicky Edwin Hiendarto, Ketua Dewan Pembina YMH, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Sabtu, 19 Juli 2025.
Kritik terhadap pola ekonomi Kaltim juga datang dari kalangan akademisi.
Fajar Alam, dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), menilai pendekatan pembangunan yang hanya mengejar hasil alam tanpa pengolahan berdampak negatif terhadap lingkungan.
“Model ekonomi kita masih food gathering. Jejak karbonnya tinggi dan tidak ramah keberlanjutan. Ekowisata bisa jadi solusi karena menggabungkan ekonomi, edukasi, dan konservasi,” paparnya.
Praktik ekowisata berbasis komunitas sudah mulai bermunculan.
Di Desa Sangkuliman, Kutai Kartanegara, kelompok sadar wisata Berani Menata Tertata (BMT) telah memulai langkah nyata.
Ketua Pokdarwis BMT, Rozali, menyebut selain menawarkan wisata melihat Pesut Mahakam, mereka juga menerapkan prinsip pelestarian lingkungan, seperti mendaur ulang botol plastik untuk pagar keramba dan melakukan pendataan pohon desa.
Meski begitu, keterbatasan infrastruktur dasar seperti energi masih menjadi kendala.
“Kami mengusulkan pemanfaatan energi surya untuk 220 rumah, karena banjir sering mengganggu pasokan listrik PLN,” jelas Rozali.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kaltim, Imam Rusdi Hidayat, menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan dan memperkuat daya tarik wisata daerah.
“Pemerintah mendukung Pokdarwis untuk menjaga kelestarian budaya, alam, dan ekonomi desa,” ujarnya.
Ia menambahkan, potensi wisata Kaltim sangat beragam: dari Gunung Boga di Paser, kawasan karst Sangkulirang, hutan-hutan di hulu Mahakam, hingga pesona bahari di pesisir timur.
Namun, persoalan aksesibilitas dan infrastruktur masih jadi tantangan utama.
