SuaraKaltim.id - Guna menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buluminung, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menggencarkan edukasi pengelolaan sampah kepada para pedagang pasar tradisional.
Edukasi ini menjadi bagian dari strategi kolaboratif untuk membentuk budaya pengelolaan limbah berbasis komunitas pasar.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Kukmperindag) Kabupaten PPU, Marlina, saat berbicara soal kebersihan lingkungan pasar, Selasa, 22 Juli 2025.
“Kesadaran pedagang pasar tradisional dibutuhkan untuk kelola sampah limbah pasar,” ujar Marlina, disadur dari ANTARA, Rabu, 23 Juli 2025.
Baca Juga:Jalan Lebar 40 Meter Siap Sambungkan Inti IKN, APBN Gelontorkan Rp 3 Triliun
Melalui pendekatan ini, pedagang didorong memilah sampah sejak dari sumbernya, terutama terhadap limbah yang masih memiliki nilai ekonomis.
Marlina menekankan pentingnya membangun kebiasaan memilih dan memisahkan sampah organik dan non-organik sebelum dibuang.
“Limbah sayur-sayuran dan ikan yang ada di pasar tradisional bisa disetorkan ke bank sampah untuk diolah menjadi pupuk organik,” ucapnya.
Kabupaten yang sebagian wilayahnya ini masuk Ibu Kota Nusantara (IKN), secara mandiri memproduksi sekitar 100 ton sampah per hari.
Untuk mengatasinya, pemerintah daerah telah menerapkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah dengan target ambisius.
Baca Juga:Pembangunan IKN Jalan Terus, Tapi Dasco Ingatkan Soal Kesiapan Anggaran
Pada 2024, ditargetkan 70 persen sampah dapat ditangani dan hanya 30 persen yang berakhir di TPA.
Tahun berikutnya, pada 2025, target penanganan ditingkatkan menjadi 72 persen, sementara sampah yang dibuang ke TPA ditekan menjadi 28 persen.
Untuk menunjang pencapaian tersebut, Marlina menjelaskan bahwa pedagang pasar diharapkan bisa menyetorkan sampahnya ke bank sampah induk milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Ia menegaskan pentingnya partisipasi aktif para pedagang dalam menjaga kebersihan pasar, dimulai dari lingkungan kios mereka masing-masing hingga pengolahan sampah skala kecil yang berdampak besar pada kenyamanan lingkungan pasar secara keseluruhan.
“Tujuan utamanya dapat kurangi sampah yang dibuang ke TPA Buluminung,” kata Marlina.
IKN Menuju Nol Persen Kemiskinan, Otorita Luncurkan Proyek Percontohan Terpadu
Di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita IKN menginisiasi program percontohan untuk memastikan tidak ada masyarakat tertinggal secara ekonomi di wilayah ini.
Target ambisius pun ditetapkan: nol persen penduduk miskin di kawasan inti IKN yang mencakup sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada tahun 2035.
Hal itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Conrita Ermanto, saat ditemui di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Senin, 21 Juli 2025.
"Kami rancang program percontohan awal sebagai langkah untuk mencapai target penduduk miskin di IKN," ujar Conrita, disadur dari ANTARA, Selasa, 22 Juli 2025.
Ia menegaskan bahwa "pilot project dilakukan untuk wujudkan target 2035, nol persen penduduk miskin di IKN."
Program ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi lahan untuk aktivitas pertanian terpadu atau integrated farming.
Model usaha ini dirancang mencakup smart farming, urban farming, hingga praktik agroforestry yang disesuaikan dengan karakteristik desa atau kelurahan setempat.
Bagi desa yang memiliki Tanah Kas Desa (TKD), lahan tersebut akan dimanfaatkan.
Sedangkan untuk kelurahan tanpa TKD, akan digunakan lahan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) milik Otorita di area penggunaan lain (APL).
"Cakupan wilayah delineasi IKN seluas kurang lebih 252 ribu hektare mencakup Kecamatan Sepaku hingga ke Loa Kulu, Loa Janan, dan enam kecamatan lainnya termasuk Sanga-Sanga," jelas Conrita.
Konsep pemberdayaan ini tak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada peningkatan pendapatan keluarga secara jangka panjang.
Upaya ini melibatkan sinergi antardirektorat di lingkungan Otorita IKN.
"Ini merupakan kolaborasi lintas direktorat mulai dari Direktorat Ketahanan Pangan, Direktorat Pertanahan, hingga Direktorat Perencanaan Makro, Mikro dan Sarana Prasarana Sosial," paparnya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya konektivitas antara program pengentasan kemiskinan dan realitas pasar kerja saat ini.
Masyarakat prasejahtera diarahkan untuk mengakses peluang ekonomi yang ditawarkan oleh dunia usaha dan industri.
"Otorita IKN juga mengidentifikasi kebutuhan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja saat ini, sehingga masyarakat prasejahtera tidak hanya memperoleh pendampingan, tetapi juga siap masuk ke lapangan kerja secara mandiri dan berdaya saing," tutur Conrita Ermanto.
