SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana awal sebesar Rp 25 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Program ini ditujukan sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyatakan bahwa seluruh anggaran pembangunan dan operasional sekolah akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Abdul Waris Muin ketika ditanya mengenai Sekolah Rakyat di Penajam, Selasa, 22 Juli 2025
Baca Juga:Evaluasi Dulu, Baru Putuskan: DPR Wanti-wanti soal Wacana Penundaan IKN
"Anggaran pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat ditanggung pemerintah pusat," ujarnya, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Ia menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat mencakup fasilitas belajar, makan, dan minum bagi para peserta didik. Semua kebutuhan tersebut dibiayai langsung oleh pemerintah pusat.
“Operasional Sekolah Rakyat mulai dari kebutuhan makan dan minum peserta didik,” kata dia, “disiapkan pemerintah pusat karena sekolah tersebut dibangun pemerintah untuk warga kurang mampu.”
Meski tidak bertanggung jawab atas pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten PPU turut menunjukkan komitmen mendukung proyek strategis ini.
Pemkab telah menyediakan lahan seluas 6,7 hektare—melebihi persyaratan minimal lima hektare dari pemerintah pusat.
Baca Juga:Moratorium IKN? DPR Ingin Pastikan Proyek Tak Jadi Beban Tanpa Arah
"Lahan yang disiapkan itu sebagai bentuk dukungan penuh pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara," katanya.
Selain menyediakan lahan, pemkab juga membuka akses jalan menuju lokasi yang terletak di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.
Pengukuran lahan sudah dilakukan oleh tim dari pemerintah pusat.
"Informasi akan dibangun tahun ini, tahap pertama anggaran dialokasikan Rp 25 miliar, pelaksanaan pembangunan masih tunggu kepastian Kementerian Pekerjaan Umum," tambahnya.
Menurut Abdul Waris, pembangunan menyeluruh satu unit Sekolah Rakyat diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp 150 hingga Rp 200 miliar.
Fasilitas yang direncanakan mencakup unit pendidikan dasar hingga menengah atas, lengkap dengan asrama dan sarana pendukung lainnya.
