SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mengupayakan transformasi infrastruktur jalan milik swasta menjadi jalur strategis publik guna mempercepat konektivitas kawasan pesisir.
Jalan sepanjang 38 kilometer yang saat ini berada dalam area perkebunan PT Etam Bersama Lestari (EBL) di Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur (Kutim), telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur harian.
Melihat urgensi akses tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud atau akrab disapa Harum, menyatakan pihaknya sedang menjajaki opsi pengambilalihan pengelolaan jalan dari perusahaan.
Hal itu disampaikan Rudy saat berkunjung ke utara Kaltim, Senin, 14 Juli 2025, di Simpang 46, Berau.
Baca Juga:Rudy Masud Unggul Sendiri, Arah Musda Golkar Kaltim Kian Terbaca
“Kami sedang melakukan negosiasi agar jalan ini dapat dikelola oleh pemerintah. Tujuannya agar jalur ini terhubung langsung ke wilayah pesisir,” ujar Rudy, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 21 Juli 2025.
Jalur ini dinilai vital dalam mempercepat distribusi logistik dan mobilitas antarwilayah, khususnya dari Berau menuju Kutai Timur (Kutim), Bontang, dan Samarinda.
Kawasan pesisir yang dimaksud meliputi Biduk-Biduk, Talisayan, hingga Tanjung Redeb—daerah yang juga menjadi tulang punggung pariwisata Kaltim.
“Jika dikelola pemerintah, jalan ini akan memberikan manfaat ganda, baik bagi perusahaan maupun masyarakat,” tegas Harum.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji M. Fitra Firnanda, menyebut panjang total jalur Sangkulirang–Simpang Lenggok di Berau mencapai 98 kilometer, dan 38 kilometer di antaranya berada dalam kawasan PT EBL.
Baca Juga:Saat Tambang Melemah, Ekowisata Jadi Nafas Baru Ekonomi Kaltim
Ia menegaskan bahwa akses tersebut sudah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari.
"Memang jalan itu berada di dalam areal kebun sawit perusahaan, tapi masyarakat menggunakannya untuk aktivitas harian. Ini menunjukkan pentingnya akses tersebut," kata Nanda—sapaan akrabnya.
Namun, proses menuju kesepakatan masih menghadapi hambatan.
“Masih belum ada kejelasan dari PT EBL mengenai komitmen mereka untuk mendukung rencana ini,” tambahnya.
Gubernur Harum pun menegaskan perlunya intensifikasi komunikasi dengan pihak perusahaan.
“Kita perlu menjalin komunikasi yang lebih intens dan solutif dengan pihak perusahaan. Ini demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
