“Kementerian PU,” kata dia, “memperkirakan pembangunan satu Sekolah Rakyat butuh anggaran sekitar Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar.”
Dana tersebut, lanjut Waris, diperuntukkan bagi pembangunan ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, termasuk fasilitas asrama dan mebeler yang akan menunjang proses belajar-mengajar.
Dengan konsep boarding school berbasis afirmasi ini, Sekolah Rakyat di Penajam diharapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan kelompok marjinal sekaligus memperkuat posisi PPU sebagai daerah penyangga utama IKN.
Menyongsong IKN, Layanan Kesehatan PPU Diperkuat Lewat Dua RSUD Strategis
Baca Juga:Evaluasi Dulu, Baru Putuskan: DPR Wanti-wanti soal Wacana Penundaan IKN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), terus memperkuat infrastruktur kesehatan sebagai bagian dari peran strategisnya mendukung kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebagian besar wilayahnya berada di Kecamatan Sepaku.
Langkah ini dikemas dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah milik pemerintah kabupaten.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa upaya tersebut menjadi bagian dari respons terhadap dinamika dan kebutuhan baru yang akan muncul seiring berkembangnya kawasan IKN.
Hal itu disampaikan Mudyat Noor ketika ditanya soal kesiapan songsong IKN, di Penajam, Senin, 21 Juli 2025.
"Salah satu langkah strategis sambut IKN dengan upaya tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan," ujar Mudyat disadur dari ANTARA, Selasa, 22 Juli 2025.
Baca Juga:Moratorium IKN? DPR Ingin Pastikan Proyek Tak Jadi Beban Tanpa Arah
Pemerintah daerah telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk pengembangan RSUD Ratu Aji Putri Botung, yang akan dikembangkan menjadi bangunan empat lantai.
Rumah sakit ini dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan medis yang semakin kompleks, baik dari warga lokal maupun penduduk baru di sekitar IKN.
Pembangunan rumah sakit tersebut ditargetkan rampung dalam lima tahun mendatang. Namun, struktur fisik gedung ditargetkan bisa selesai dalam satu hingga dua tahun.
“Meningkatkan fasilitas rumah sakit butuh biaya yang besar, sehingga pemerintah daerah telah meminta bantuan kepada Kementerian Kesehatan,” kata Mudyat Noor.
Selain itu, RSUD Sepaku yang berlokasi di Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku—wilayah yang masuk dalam kawasan IKN—juga sudah lebih dulu dikembangkan.
Rumah sakit ini mendapat dukungan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan senilai sekitar Rp 71 miliar, yang difokuskan pada peningkatan fasilitas layanan.
