SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana awal sebesar Rp 25 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Program ini ditujukan sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyatakan bahwa seluruh anggaran pembangunan dan operasional sekolah akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Abdul Waris Muin ketika ditanya mengenai Sekolah Rakyat di Penajam, Selasa, 22 Juli 2025
Baca Juga:Evaluasi Dulu, Baru Putuskan: DPR Wanti-wanti soal Wacana Penundaan IKN
"Anggaran pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat ditanggung pemerintah pusat," ujarnya, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Ia menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat mencakup fasilitas belajar, makan, dan minum bagi para peserta didik. Semua kebutuhan tersebut dibiayai langsung oleh pemerintah pusat.
“Operasional Sekolah Rakyat mulai dari kebutuhan makan dan minum peserta didik,” kata dia, “disiapkan pemerintah pusat karena sekolah tersebut dibangun pemerintah untuk warga kurang mampu.”
Meski tidak bertanggung jawab atas pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten PPU turut menunjukkan komitmen mendukung proyek strategis ini.
Pemkab telah menyediakan lahan seluas 6,7 hektare—melebihi persyaratan minimal lima hektare dari pemerintah pusat.
Baca Juga:Moratorium IKN? DPR Ingin Pastikan Proyek Tak Jadi Beban Tanpa Arah
"Lahan yang disiapkan itu sebagai bentuk dukungan penuh pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara," katanya.
Selain menyediakan lahan, pemkab juga membuka akses jalan menuju lokasi yang terletak di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.
Pengukuran lahan sudah dilakukan oleh tim dari pemerintah pusat.
"Informasi akan dibangun tahun ini, tahap pertama anggaran dialokasikan Rp 25 miliar, pelaksanaan pembangunan masih tunggu kepastian Kementerian Pekerjaan Umum," tambahnya.
Menurut Abdul Waris, pembangunan menyeluruh satu unit Sekolah Rakyat diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp 150 hingga Rp 200 miliar.
Fasilitas yang direncanakan mencakup unit pendidikan dasar hingga menengah atas, lengkap dengan asrama dan sarana pendukung lainnya.
“Kementerian PU,” kata dia, “memperkirakan pembangunan satu Sekolah Rakyat butuh anggaran sekitar Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar.”
Dana tersebut, lanjut Waris, diperuntukkan bagi pembangunan ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, termasuk fasilitas asrama dan mebeler yang akan menunjang proses belajar-mengajar.
Dengan konsep boarding school berbasis afirmasi ini, Sekolah Rakyat di Penajam diharapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan kelompok marjinal sekaligus memperkuat posisi PPU sebagai daerah penyangga utama IKN.
Menyongsong IKN, Layanan Kesehatan PPU Diperkuat Lewat Dua RSUD Strategis
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), terus memperkuat infrastruktur kesehatan sebagai bagian dari peran strategisnya mendukung kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebagian besar wilayahnya berada di Kecamatan Sepaku.
Langkah ini dikemas dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah milik pemerintah kabupaten.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa upaya tersebut menjadi bagian dari respons terhadap dinamika dan kebutuhan baru yang akan muncul seiring berkembangnya kawasan IKN.
Hal itu disampaikan Mudyat Noor ketika ditanya soal kesiapan songsong IKN, di Penajam, Senin, 21 Juli 2025.
"Salah satu langkah strategis sambut IKN dengan upaya tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan," ujar Mudyat disadur dari ANTARA, Selasa, 22 Juli 2025.
Pemerintah daerah telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk pengembangan RSUD Ratu Aji Putri Botung, yang akan dikembangkan menjadi bangunan empat lantai.
Rumah sakit ini dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan medis yang semakin kompleks, baik dari warga lokal maupun penduduk baru di sekitar IKN.
Pembangunan rumah sakit tersebut ditargetkan rampung dalam lima tahun mendatang. Namun, struktur fisik gedung ditargetkan bisa selesai dalam satu hingga dua tahun.
“Meningkatkan fasilitas rumah sakit butuh biaya yang besar, sehingga pemerintah daerah telah meminta bantuan kepada Kementerian Kesehatan,” kata Mudyat Noor.
Selain itu, RSUD Sepaku yang berlokasi di Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku—wilayah yang masuk dalam kawasan IKN—juga sudah lebih dulu dikembangkan.
Rumah sakit ini mendapat dukungan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan senilai sekitar Rp 71 miliar, yang difokuskan pada peningkatan fasilitas layanan.
Pemerintah Kabupaten PPU juga telah mengusulkan pendanaan tambahan ke pemerintah pusat untuk percepatan pengembangan RSUD Ratu Aji Putri Botung, dengan pertimbangan rumah sakit ini nantinya akan berperan sebagai alternatif penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah sekitar IKN.
“Dengan tujuan, katanya, masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang hidup berdampingan dengan IKN tidak terkendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.”
Peningkatan infrastruktur kesehatan ini tak hanya dilihat sebagai tanggung jawab lokal, tetapi juga sebagai upaya memperkuat fondasi pelayanan publik yang inklusif, profesional, dan adaptif dalam mendukung transformasi kawasan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan.
