SuaraKaltim.id - Upaya memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini memasuki babak baru.
Pemerintah daerah meluncurkan produk beras kemasan bernama Benuo Taka, hasil panen petani setempat yang dikemas dan didistribusikan secara mandiri melalui BUMD dan asosiasi penggilingan padi.
Langkah ini bukan semata upaya simbolik, melainkan strategi konkret membangun kemandirian pangan sekaligus memutar roda ekonomi lokal.
Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan bahwa peluncuran ini dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan pasar bagi hasil panen petani padi di wilayahnya.
Baca Juga:PPU Rancang RPJMD 20252029 untuk Kawal Pembangunan IKN dari Hulu
Hal itu disampaikan Mudyat saat berada di Penajam, Selasa, 29 Juli 2025.
"Pemerintah kabupaten ingin ciptakan pasar yang jelas dan berkelanjutan bagi para petani tanaman padi," ujar Mudyat disadur dari ANTARA.
Program ini dikemas dalam semangat “Bela Beli Produk Lokal”, sebagai dorongan agar masyarakat — khususnya aparatur sipil negara (ASN) — mulai beralih pada produk pangan daerah yang sebagian wilayahnya masuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
Salah satu implementasi awalnya adalah imbauan resmi yang mewajibkan seluruh pegawai Pemkab membeli minimal lima kilogram beras lokal dari panen petani setempat.
"Pemerintah kabupaten juga ingin berdayakan petani serta mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional melalui program Bela Beli Produk Lokal," lanjutnya.
Baca Juga:Evaluasi Kinerja OPD PPU di Wilayah IKN Terganjal Absensi Pejabat
Penyaluran beras ini akan ditangani oleh Perumda Benuo Taka bekerja sama dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), yang bertugas mengemas beras dalam ukuran lima hingga 10 kilogram.
Pada tahap awal, distribusi dilakukan di sejumlah instansi seperti Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kukmperindag, dan Perumda Air Minum Danum Taka.
Dengan potensi pertanian yang cukup besar—14.070 hektare lahan produktif dan dua kali musim panen per tahun—Kabupaten PPU memiliki kapasitas untuk mendukung program ini secara berkelanjutan.
Produksi padi tahun 2024, menurut data Dinas Pertanian, mencapai lebih dari 50 ribu ton.
"Itu data dari Dinas Pertanian, di mana setiap tahun surplus beras, pada 2024 hasil panen padi capai sekitar 50.672 ton," ucap Mudyat.
Ia optimistis kehadiran pasar tetap akan menciptakan kepastian bagi petani terkait harga dan distribusi, sekaligus memberi akses masyarakat terhadap beras berkualitas dari sumber lokal.
"Dengan ada pasar tetap para petani tidak lagi khawatir harga maupun distribusi, serta warga mendapat akses terhadap beras berkualitas dan terjangkau dari hasil pertanian lokal yang dapat membangun ekonomi lokal yang kuat, menyejahterakan petani, menjaga stabilitas harga dan memperkuat kedaulatan pangan daerah," tutupnya.
Proyek IKN Jadi Sorotan DPR RI, Bandara VVIP hingga Jalan Inti Masuki Fase Penting
Langkah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendapat perhatian serius dari pusat.
Komisi V DPR RI melakukan peninjauan langsung ke sejumlah proyek infrastruktur utama di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin, 29 Juli 2025.
Fokus kunjungan menyasar progres pembangunan jalan nasional, jembatan penghubung, fasilitas logistik, hingga Bandara VVIP IKN.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang turut mendampingi rombongan menyampaikan bahwa peninjauan pertama dilakukan di Seksi 3A-2 Segmen Karang Joang - KKT Kariangau sepanjang 4,12 kilometer yang dikerjakan sejak 2023 dan ditarget rampung pada 2025.
Hal itu diungkapkan Rudy kala mendampingi kunjungan Komisi V DPR RI, Senin, 28 Juli 2025.
"Nilai kontrak pembangunan infrastruktur ini Rp 2,8 triliun dan saat ini progres mencapai 65,51 persen," ungkap Rudy, disadur dari ANTARA, Selasa, 29 Juli 2025.
Masih dalam rangkaian kunjungan, rombongan juga meninjau Seksi 3A Segmen Karang Joang - KKT Kariangau sepanjang 9,27 kilometer. Dengan nilai proyek mencapai Rp 3,5 triliun, pengerjaan infrastruktur yang dimulai sejak 2022 ini telah menunjukkan progres signifikan.
“Mantap, mantap sudah pembangunannya,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, saat menyaksikan langsung progres di lapangan.
Komisi V DPR RI turut meninjau proyek fender pelindung dan pelengkap Jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter, serta pembangunan Dermaga Logistik IKN yang strategis dalam mendukung distribusi bahan bangunan ke kawasan inti.
Salah satu titik penting yang menjadi sorotan adalah duplikasi Jembatan Pulau Balang bentang pendek sepanjang 514 meter, dengan nilai kontrak Rp 907 miliar dan progres fisik saat ini berada di angka 48,41 persen.
Agenda dilanjutkan dengan peninjauan ke Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Outer Ring Road – Simpang 3 ITCI serta pembangunan jaringan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sepanjang 74,77 kilometer yang telah dimulai sejak 2021.
Gubernur Rudy Mas’ud juga memaparkan perkembangan pembangunan Rusun ASN 1, salah satu komponen penting untuk menunjang hunian aparatur negara yang akan bertugas di IKN.
"Hingga saat ini sudah dibangun 57 tower dan sebanyak 47 tower untuk hunian ASN dengan jumlah 540 unit dengan kapasitas tampung 2.160 orang," jelasnya.
Kunjungan ditutup dengan peninjauan ke Bandara VVIP IKN, yang kini tengah dalam proses pengajuan status sebagai bandara umum.
Proyek bandara ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp4,2 triliun dan melibatkan lebih dari 600 tenaga kerja.
Dengan runway sepanjang 3 km, taxiway 0,29 km, apron 0,47 km, serta jalan relokasi 4,7 km, proyek ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat konektivitas IKN secara menyeluruh.
"Kami sangat bersyukur karena hanya Kaltim yang akan memiliki tiga bandara besar dalam satu provinsi di Indonesia. Bandara SAMS di Balikpapan, Bandara APT Pranoto di Samarinda, dan Bandara IKN," bangga Rudy Mas’ud.
Peninjauan diakhiri dengan diskusi bersama Komisi V DPR RI di Gedung VVIP Bandara IKN, sebagai bagian dari koordinasi antarlembaga untuk mendorong keberlanjutan pembangunan Ibu Kota baru.
