SuaraKaltim.id - Wacana keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menuai sorotan.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustofa, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah moratorium sementara terhadap pembangunan IKN apabila statusnya belum resmi ditetapkan secara hukum sebagai ibu kota negara.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi ketidakpastian yang berlarut-larut serta mencegah infrastruktur yang sudah terbangun di kawasan IKN menjadi terbengkalai.
“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang," kata Saan, disadur dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu, 3 Agustus 2025.
Baca Juga:1.170 ASN Sudah Pindah ke IKN, Pemerintah Pusat Gas Pol Transisi Birokrasi
Selain menyoroti aspek legalitas, Saan juga menggarisbawahi bahwa arah pembangunan IKN harus sejalan dengan situasi keuangan negara dan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan.
"Di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN. Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran,” tandas Saan Mustopa.
NasDem menilai bahwa langkah realistis ini akan menjaga kesinambungan proyek strategis nasional, sekaligus menghindarkan negara dari risiko pemborosan fiskal di tengah tekanan anggaran yang makin ketat.
