SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya akan mendapat kesempatan kembali melanjutkan pendidikan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) PPU, Andi Singkerru, saat menjelaskan sasaran program tersebut, Minggu, 3 Agustus 2025.
"Sekolah Rakyat berikan kesempatan anak putus sekolah yang terkendala biaya dapat sekolah lagi," ujar Andi, disadur dari ANTARA, Senin, 4 Agustus 2025.
Baca Juga:Polemik IKN Belum Usai, NasDem Minta Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota
Andi menyebut, program ini bukan sekadar membangun gedung, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang pemerintah daerah dalam mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat ekonomi lemah, terutama di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai sekolah berasrama dengan seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung oleh pemerintah pusat.
Bangunan sekolah dirancang memiliki 36 ruang kelas belajar (RKB) yang terbagi untuk tiga jenjang pendidikan: 18 RKB untuk sekolah dasar (SD), serta masing-masing sembilan RKB untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).
Lokasinya ditetapkan di atas lahan seluas 6,7 hektare di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.
Proses pembangunan infrastruktur dijadwalkan dimulai 2026 nanti, dengan pelaksana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca Juga:Festival Sumpit di IKN: Tradisi Lokal, Ambisi Global
Untuk mendukung implementasi, Dinas Dikpora PPU telah memulai tahap awal dengan melakukan perekrutan tenaga pengajar serta penjaringan peserta didik.
Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang dipastikan melalui seleksi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Penjaringan calon peserta didik Sekolah Rakyat dilakukan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara dengan melakukan koordinasi berkelanjutan agar calon peserta didik benar-benar anak warga kurang mampu," kata Andi.
