SuaraKaltim.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan komitmennya untuk membangun ibu kota baru tanpa mengabaikan hak dan eksistensi masyarakat lokal.
Salah satunya melalui strategi mitigasi sosial dalam penataan Pasar Sepaku, yang mengedepankan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dengan warga.
"Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen OIKN untuk menjadikan warga sebagai subjek utama dalam pembangunan ibu kota baru," kata Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin saat dihubungi di Samarinda, Sabtu.
Alimuddin menekankan, sebelum hadirnya proyek IKN, kawasan Sepaku sudah memiliki ekosistem sosial dan ekonomi yang mapan.
Baca Juga:Kepastian Hukum Pertanahan Jadi Prioritas Pembangunan IKN
Karena itu, proses penataan tidak dilakukan dengan pendekatan relokasi paksa.
"Ini memberikan sinyal pada kita semua bahwa Ibu Kota Nusantara itu hadir bukan pada tempat yang kosong. Oleh karena itu, kami memakai istilah penataan, bukan relokasi atau penggusuran," ujar Alimuddin.
Dia menjelaskan, penggunaan istilah "penataan" mencerminkan niat untuk memperbaiki dan menata ulang lingkungan yang sudah ada tanpa menghilangkan keberadaan masyarakatnya.
OIKN, lanjutnya, berupaya aktif mendengar dan memfasilitasi keinginan warga.
"Yang diurus itu bukan benda mati, di situ ada masyarakat yang harus dihargai, dianggap, dan didengarkan pendapatnya. Kami melakukan rembuk berkali-kali untuk mendengar apa maunya masyarakat dan apa yang bisa kami fasilitasi," ujarnya.
Baca Juga:1.170 ASN Sudah Pindah ke IKN, Pemerintah Pusat Gas Pol Transisi Birokrasi
Alimuddin juga menambahkan bahwa desain kawasan tidak ditetapkan secara sepihak.
Perencanaan dibuka untuk diskusi bersama masyarakat, sehingga warga merasa dilibatkan sejak awal.
Menurutnya, pendekatan ini terbukti efektif karena proses pelebaran jalan dan pengaturan kawasan bisa berlangsung lancar tanpa gejolak sosial yang berarti.
Warga mendukung karena melihat manfaat jangka panjangnya.
"Pasar Sepaku nantinya dikonsepkan sebagai pasar tradisional dengan implementasi modern, dilengkapi pengelolaan sampah dan sistem drainase yang baik," kata Alimuddin.
Untuk menjamin kelangsungan ekonomi para pedagang selama masa pembangunan, OIKN juga telah menyiapkan pasar sementara bersama pemerintah daerah dan desa.
