SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengingatkan dampak serius jika pemerintah pusat benar-benar memangkas dana transfer daerah pada 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan membuat kemampuan keuangan daerah menyusut tajam.
Pemkot Bontang sebelumnya memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mencapai Rp 2,8 triliun.
Namun jika skema pemotongan dijalankan, hanya sekitar Rp 1,6 triliun yang bisa dikelola.
Baca Juga:APBD Kaltim 2026 Tak Sesuai Target RPJMD, DBH Jadi Biang Kerok
“Postur APBD akan turun. Misalnya kalau turun 60 persen DBH, APBD Bontang 2026 hanya sekitar Rp1,6 triliun,” ujar Neni, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Sabtu, 13 September 2025.
Ia menegaskan, kondisi itu akan mengganggu pelaksanaan program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini tengah menghitung skema penyesuaian belanja jika pemangkasan benar diberlakukan.
Sebagai langkah politik, Pemkot Bontang sudah menyampaikan penolakan resmi. Neni bahkan menggalang dukungan lewat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) serta berencana bersurat ke Kementerian Keuangan.
“Termasuk Kemenkeu akan kami suratin juga. Ini ancaman bagi kami di daerah yang masih bergantung penuh ke dana transfer,” tambahnya.
Baca Juga:Total Rp 34 Miliar! Pemkot Bontang Perkuat Akses Pendidikan Tinggi Lewat Dua Skema Beasiswa
Sebelumnya, perhitungan dana bagi hasil (DBH) yang diterima Bontang untuk 2026 diperkirakan turun drastis hingga 80 persen, hanya sekitar Rp 290 miliar dibanding Rp 1,2 triliun pada tahun ini.
Dana Alokasi Umum (DAU) juga ikut menyusut, dari Rp 274 miliar menjadi Rp 229 miliar.
