SuaraKaltim.id - Kasus dugaan makanan basi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda memicu evaluasi besar-besaran oleh pemerintah kota.
Insiden ini mencuat di SMA 13 Samarinda pada Agustus 2025, dan langsung mendapat perhatian serius dari Satgas MBG.
Plt Asisten I Setda Samarinda sekaligus Ketua Satgas MBG, Suwarso, menuturkan langkah koreksi dilakukan segera setelah laporan diterima.
Ia mengungkapkan bahwa sebelum kasus ini terpublikasi, Satgas sebenarnya sudah memberikan pengarahan teknis kepada seluruh vendor dan tenaga gizi.
Baca Juga:2.274 Siswa di Kutim Nikmati Makanan Gratis Perdana dari Program MBG
“Vendor dan tenaga gizi sudah kami kumpulkan, sekitar 13 penyedia jasa penyelenggara makanan (SPPG). Mereka diberi materi tentang kualitas makanan, cara pengemasan, hingga batas waktu maksimal konsumsi, yang seharusnya tidak lebih dari lima jam setelah dimasak,” jelas Suwarso, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 17 September 2025.
Dari hasil penelusuran awal, ditemukan adanya kelemahan pada metode pengolahan maupun pengemasan yang membuat makanan cepat basi.
“Akhirnya dievaluasi. Sebagian anak-anak akhirnya memilih makan di kantin,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Puskesmas Remaja dan pengawas provinsi turun langsung melakukan pemeriksaan di sekolah.
Satgas juga memperketat penerapan standar Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari syarat luas dapur minimal 400 meter persegi, alur kerja higienis, hingga pemantauan kualitas gizi.
Baca Juga:APBD Siaga, PPU Tegaskan Komitmen Sukseskan MBG di Lingkar IKN
“Kalau prosedurnya dijalankan dengan benar, seharusnya kasus ini tidak terjadi,” tegas Suwarso.
Ia menegaskan kembali bahwa penyedia MBG harus menempatkan kepentingan siswa di atas segalanya.
“Anak-anak ini investasi negara. Jangan sampai ada spekulasi dalam penyediaan makanan. Yang kami inginkan adalah komitmen penuh, gizi diberikan sesuai standar,” ucapnya.
Di sisi lain, Satgas juga meluruskan beredarnya hoaks terkait menu MBG.
Menurut Suwarso, ada foto editan yang menyesatkan dan membuat lauk terlihat berbeda dari kondisi nyata.
“Setiap informasi yang masuk tetap kami cek silang. Kalau terbukti benar, vendor pasti ditegur dan diminta memperbaiki. Tapi kalau hoaks, harus diluruskan supaya masyarakat tidak salah persepsi,” jelasnya.
