-
Pemprov Kaltim menutup sementara satu dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda karena belum memenuhi standar kebersihan dan penjamah makanan belum bersertifikat higienitas.
-
Dinas Kesehatan Kaltim menegaskan langkah tersebut bersifat preventif untuk memastikan makanan yang dikonsumsi peserta didik aman dan bebas dari risiko kontaminasi.
-
Dinkes Kaltim mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG setelah pelatihan dan uji sampel makanan selesai dilakukan.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya ini dibuktikan dengan langkah tegas menghentikan sementara operasional salah satu dapur penyedia MBG di Samarinda karena belum memenuhi standar kebersihan dan kelayakan yang ditetapkan.
Penutupan sementara dilakukan setelah evaluasi menemukan bahwa tenaga penjamah makanan di dapur tersebut belum memiliki sertifikasi resmi serta belum mengikuti pelatihan higienitas.
Dampaknya, distribusi makanan ke beberapa sekolah, termasuk SMAN 2 Samarinda, sempat terhenti sementara waktu.
Baca Juga:Program MBG Minim Transparansi, Pengamat: Harusnya Bisa Lebih Terbuka
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim memastikan kebijakan ini bersifat preventif untuk menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi peserta didik.
Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinkes Kaltim, Carla, mengungkapkan keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi lintas sektor yang rutin dilakukan bersama pengelola program MBG.
Hal itu disampaikan Carla, Sabtu, 4 Oktober 2025.
“Jadi begini, kemarin saat pertemuan kita sudah membahas bahwa ada dapur yang penjamahnya belum dilatih. Karena kesibukan Dinkes, pelatihan sempat ditunda. Namun, beberapa hari lalu sudah dilaksanakan pelatihan,” ujar Carla, disadur dari kaltimetam.id--Jaringan Suara.com, Minggu, 5 Oktober 2025.
Carla menegaskan bahwa sejak awal setiap Sentra Produksi Program Gizi (SPPG) telah diwajibkan untuk tidak beroperasi sebelum seluruh penjamah makanan menjalani pelatihan resmi dari Dinkes.
Baca Juga:Dinkes Kaltim Kaji Solusi Inovatif untuk MBG, KDMP Jadi Andalan Distribusi
Ketentuan ini penting untuk mencegah risiko kontaminasi makanan di sekolah-sekolah penerima manfaat.
“Di Samarinda ada satu SPPG yang ditutup sementara, sedangkan di Kukar ada satu juga. Tetapi di Kukar mereka sudah lebih dulu melaksanakan pelatihan sehingga tidak perlu di-off-kan,” bebernya.
Selain memastikan kompetensi tenaga penjamah, Dinkes Kaltim juga menilai aspek kebersihan ruang produksi, mulai dari area pencucian bahan baku hingga proses pengemasan.
Dapur di kawasan Lempake, Samarinda, menjadi salah satu yang tengah menjalani masa pembenahan tersebut.
“Untuk Samarinda, setelah pelatihan selesai, seharusnya mulai Senin depan sudah bisa beroperasi kembali,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Carla menjelaskan pihaknya kini tengah mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh dapur MBG.
Sebelum sertifikat itu keluar, dilakukan uji sampel makanan guna memastikan produk yang dihasilkan benar-benar aman dikonsumsi.
“Kami sedang koordinasi dengan MBG. Kalau itu berjalan, kita bisa segera terbitkan SLHS. Intinya, anak-anak kita di Kaltim yang mengonsumsi produk ini harus benar-benar terjamin keamanannya,” tutupnya.
