-
Koperasi Merah Putih Lempake bersiap jadi pemasok beras lokal untuk program MBG, dengan rencana kerja sama bersama SPPG dan Brigade Pangan.
-
Kendala utama koperasi meliputi perizinan pengemasan, harga beras petani yang tinggi (Rp15.000/kg), serta tuntutan profit cepat dari pihak perbankan.
-
Pasar MBG dinilai potensial di tengah penghentian sementara serapan gabah oleh Bulog, sehingga koperasi melihat peluang sekaligus tantangan untuk memperkuat peran dalam distribusi pangan lokal.
SuaraKaltim.id - Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake di Samarinda mulai memantapkan langkahnya untuk menjadi pemasok beras lokal bagi program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya ini dinilai strategis untuk menyerap hasil panen petani sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Perkiraan bulan ini kita melakukan nota kesepahaman dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait penawaran beras dan minyak goreng," kata Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake, Adung KS Utomo, di Samarinda, disadur dari ANTARA, Kamis, 2 Oktober 2025.
Selain menggandeng SPPG, koperasi juga membidik kerja sama dengan Brigade Pangan untuk memperluas jangkauan penyerapan beras petani.
Baca Juga:Cegah Tumpang Tindih, Pemkab PPU Lakukan Pendataan Penerima MBG di Wilayah IKN
Ke depan, koperasi menargetkan memiliki beras lokal dengan merek dan kemasan sendiri.
Namun, Adung mengakui kendala perizinan pengemasan masih perlu dituntaskan.
Di sisi lain, harga beras petani yang kini berada di kisaran Rp 15.000 per kilogram membuat biaya pengemasan dan negosiasi harga akhir dengan MBG menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan.
Pasar MBG sendiri dinilai potensial karena menyerap ribuan porsi setiap hari.
Momentum ini semakin relevan setelah Bulog menghentikan sementara penyerapan gabah akibat kuota yang telah penuh.
Baca Juga:Program MBG Minim Transparansi, Pengamat: Harusnya Bisa Lebih Terbuka
Kondisi tersebut membuat koperasi melihat peluang sekaligus tantangan untuk hadir sebagai alternatif.
Untuk memperkuat posisi, Adung mendorong DPRD Kaltim agar memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait optimalisasi serapan beras lokal.
"Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait permodalan, di mana proposal bisnis yang diajukan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuntut profitabilitas dalam waktu yang singkat," ucapnya.
Sebagai usaha rintisan, Adung menegaskan koperasi membutuhkan waktu untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan sebelum mampu menjawab tuntutan pasar secara penuh.
