-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda dihentikan sementara, namun pihak penyelenggara dinilai minim keterbukaan informasi.
-
Pengamat Kebijakan Publik, Saipul Bachtiar, menegaskan transparansi wajib dilakukan karena program menggunakan anggaran negara.
-
Saipul mengusulkan pembentukan tim kontrol eksternal untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mencegah masalah serupa di masa depan.
SuaraKaltim.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik, kali ini bukan soal manfaat, melainkan minimnya keterbukaan informasi dari pihak penyelenggara.
Di Samarinda, upaya konfirmasi media kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kota Samarinda dan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Sungai Pinang tak kunjung mendapat respons, meski program tersebut tengah diberhentikan sementara.
Pengamat Kebijakan Publik, Saipul Bachtiar, menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya transparansi penyelenggara program.
“Karena yang perlu digarisbawahi mereka itu bekerja menggunakan anggaran negara, dan mereka digaji negara, harusnya bisa transparan dalam menjalankan program,” jelasnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 1 Oktober 2025.
Baca Juga:1.000 sampai 3.000 Porsi Sehari, Pemkot Samarinda Terapkan Aturan Freezer di Dapur MBG
Menurut Saipul, keterbukaan informasi publik mutlak diperlukan agar masyarakat tidak terjebak pada berbagai spekulasi.
“Supaya tidak menjadi tafsiran yang liar, ketika keterbukaan informasi publik itu tidak dilakukan, maka jangan disalahkan apabila terjadi penafsiran yang liar,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan program MBG merupakan agenda besar dengan dukungan anggaran negara yang besar, sehingga butuh perbaikan serius menyusul kasus makanan basi hingga keracunan di sejumlah daerah.
Ia pun mengusulkan pembentukan tim kontrol eksternal dari pusat hingga daerah.
“Perlu ada tim kontrol eksternal, jadi fungsi pengawasannya juga berjalan,” tutupnya.
Baca Juga:Biaya Naik, Pemkab PPU Tegaskan MBG Tetap Berjalan untuk Pelajar di Daerah Penyangga IKN
