-
Pemkab PPU memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski ada penyesuaian biaya akibat tambahan PPN.
-
Harga satu porsi MBG naik menjadi Rp12.000 (Rp10.000 untuk makanan dan Rp2.000 untuk PPN), dengan pendanaan dari APBD dan BOS.
-
Program ditargetkan mulai November–Desember 2025 untuk menjangkau seluruh peserta didik PAUD hingga SMP, termasuk di wilayah penyangga IKN.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun ada penyesuaian biaya akibat tambahan pajak pertambahan nilai (PPN).
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) PPU, Andi Singkerru, menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang melakukan kalkulasi ulang anggaran agar program bisa menjangkau seluruh peserta didik mulai dari PAUD hingga SMP.
Hal itu disampaikannya saat berada di PPU, Jumat, 26 September 2025.
"Pemerintah kabupaten sedang melakukan penyesuaian terkait jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk menjalankan MBG bagi pelajar," ujarnya, disadur dari ANTARA, Selasa, 30 September 2025.
Baca Juga:Sorotan Anggaran Influencer Rp 1,7 Miliar, Kadispar Kaltim: Jumlah itu Kecil
Ia menambahkan, penyesuaian itu juga mencakup beban tambahan PPN.
"Penyesuaian juga dilakukan, termasuk biaya tambahan untuk pajak pertambahan nilai (PPN) agar dapat menyasar seluruh penerima manfaat," tambahnya.
Meski ada kenaikan biaya, Andi menegaskan program MBG tetap diprioritaskan karena dinilai sangat penting bagi tumbuh kembang anak di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
"Ada kenaikan biaya Rp 2.000 satu porsi MBG dari yang ditetapkan Rp 10.000," jelasnya.
Dengan perhitungan baru, satu porsi makanan bergizi kini ditetapkan Rp 12.000, terdiri dari Rp 10.000 biaya makanan dan Rp 2.000 PPN.
Baca Juga:IKN Masuki Babak Penting, Target 9.500 ASN pada 2029
Dana tersebut bersumber dari anggaran daerah serta dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Program MBG di PPU ditargetkan mulai berjalan pada November–Desember 2025.
Pemerintah daerah berharap melalui penyesuaian ini, seluruh anak didik bisa mendapatkan asupan gizi seimbang saat di sekolah, sekaligus memastikan program berjalan sesuai jadwal.
