-
Pemindahan ASN ke IKN – Sekitar 1.700–4.100 ASN akan mulai bertugas di IKN secara bertahap, dengan target 9.500 ASN pada 2029.
-
Kepastian hukum lewat Perpres 79/2025 – Regulasi ini menegaskan target IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028 serta memberi kepastian bagi masyarakat dan investor.
-
Kesiapan infrastruktur – Tahap pertama pembangunan telah melahirkan Istana Garuda, kantor pemerintahan, Bandara Nusantara, serta 44 menara hunian ASN yang siap ditempati.
SuaraKaltim.id - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai memasuki tahap penting dalam perjalanannya sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Sebagai bagian dari rencana pemindahan, ribuan aparatur sipil negara (ASN) dijadwalkan bertugas secara bertahap di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
"IKN siap menyambut 4.100 orang ASN bertugas di IKN," ujar Kepala IKN, Basuki Hadimuljono, saat ditanya mengenai perkembangan pembangunan, Senin, 29 September 2025, dikutip dari ANTARA.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, pemerintah menargetkan penempatan ASN antara 1.700 hingga 4.100 orang dalam waktu dekat.
Baca Juga:BI Kaltim Wanti-Wanti Lonjakan Inflasi Akibat ASN Pindah ke IKN
Hingga 2029, jumlah itu diproyeksikan meningkat menjadi 9.500 ASN.
Regulasi ini sekaligus menegaskan komitmen menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Menurut Basuki, kepastian hukum lewat Perpres memberi sinyal kuat bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun investor bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai arah nasional.
"Pepres mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN," tegasnya.
Sejumlah infrastruktur tahap pertama, seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN, rumah sakit, hingga Bandara Nusantara telah berdiri.
Baca Juga:APBN Tetap Kucurkan Dana untuk IKN, Purbaya Tunggu Arahan Prabowo
Tak hanya itu, 44 menara hunian telah siap digunakan, sementara tujuh tower lainnya dalam proses penyelesaian.
Basuki menekankan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga transformasi menuju tata kelola negara modern dan berdaya saing global.
