- Kemenkeu Tegaskan Komitmen Percepat IKN Jadi Ibu Kota Politik
- Basuki Hadimuljono Sambut Langkah Hipmi Kaltim dalam Pembangunan IKN
- IKN Mantap Jadi Ibu Kota Politik 2028, Kompleks Legislatif dan Yudikatif Segera Dibangun
SuaraKaltim.id - Bank Indonesia Kalimantan Timur (BI Kaltim) mengingatkan bahwa pembangunan tahap lanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi mendorong kenaikan inflasi di wilayah Penajam Paser Utara (PPU).
Untuk itu, lembaga ini menyiapkan strategi pengendalian melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Hal itu disampaikan Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto, di Batam, Jumat, 26 September 2025.
"Strategi ini penting karena pemerintah telah menetapkan pembangunan tahap selanjutnya di IKN sebagai ibu kota politik dengan membangun gedung perkantoran untuk kawasan legislatif dan yudikatif yang akan diselesaikan melalui kontrak tahun jamak pada 2025-2028," ujar Budi, disadur dari ANTARA, Minggu, 28 September 2025.
Baca Juga:IKN Dongkrak Kebutuhan Hunian, Pemkab PPU Tekankan Tata Ruang dan Keberlanjutan
Menurutnya, pembangunan yang semakin masif dengan anggaran awal Rp 6,2 triliun untuk 2025-2026 akan meningkatkan jumlah pekerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke IKN.
Saat ini saja, sekitar 1.200 ASN dari berbagai kementerian sudah bertugas di kawasan tersebut.
Lonjakan jumlah penduduk baru ini, kata Budi, akan memicu permintaan lebih tinggi terhadap kebutuhan pokok maupun sekunder.
“Kondisi ini akan menyebabkan inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi basis kawasan IKN,” terangnya.
Pada Agustus 2025, inflasi year on year (y-on-y) di Kaltim tercatat 1,79 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,54.
Baca Juga:Dukungan Petani dan Nelayan Jadi Energi Baru untuk IKN
PPU mencatat inflasi tertinggi sebesar 2,99 persen, didorong terutama oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Untuk mengantisipasi, BI Kaltim bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menerapkan strategi 4K ditambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Upaya lainnya dilakukan melalui distribusi beras SPHP bersama Bulog, penyelenggaraan pasar murah komoditas bergejolak seperti cabai dan sayuran, hingga koordinasi dengan daerah penghasil pangan seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Budi menambahkan, peningkatan produksi pertanian di daerah sekitar IKN juga akan menjadi kunci untuk menekan inflasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
