-
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi dan mensertifikasi kelayakan konstruksi bangunan di setiap daerah guna mencegah tragedi seperti robohnya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo.
-
Melalui lembaga tersebut, pemerintah dapat memastikan bangunan yang memenuhi standar keamanan, sehingga risiko ambruk dan korban jiwa dapat diminimalkan.
-
Ahmad Ali juga menyampaikan keprihatinan atas korban tragedi Al Khoziny dan menekankan pentingnya solidaritas sosial serta pendampingan psikologis bagi para penyintas dan keluarga korban.
SuaraKaltim.id - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengusulkan pemerintah membentuk lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan memastikan kelayakan konstruksi bangunan.
Usulan ini muncul setelah insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan puluhan korban jiwa.
Ali menilai pembentukan lembaga tersebut penting agar pemeriksaan teknis terhadap bangunan dapat dilakukan secara rutin dan terukur.
"Kasus di Sidoarjo besar kemungkinan karena konstruksinya bermasalah. Makanya ke depan, perlu ada sertifikasi untuk bangunan dan lembaga ini ditempatkan di setiap kabupaten atau kota tujuannya agar tidak ada lagi kasus seperti di Sidoarjo," kata Ahmad Ali dalam siaran pers resmi yang dikutip dari ANTARA, Senin, 6 Oktober 2025.
Baca Juga:Stok dan Harga Beras Dijaga, Pemprov Kaltim Perketat Pengawasan Distributor
Melalui lembaga itu, lanjutnya, pemerintah akan memiliki dasar untuk menentukan bangunan mana yang telah memenuhi standar keamanan dan mana yang belum layak digunakan.
Dengan begitu, risiko ambruknya bangunan yang berpotensi menimbulkan korban dapat ditekan sedini mungkin.
Di sisi lain, Ahmad Ali menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden tersebut.
"Kami prihatin dengan apa yang terjadi di Al Khoziny. Semoga pihak yang terdampak terutama keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan," kata Ahmad Ali.
Sebagai Ketua Dewan Masjid Sulawesi Tengah, Ali juga menekankan pentingnya solidaritas sosial di tengah bencana, khususnya dalam membantu proses evakuasi dan pemulihan korban.
Baca Juga:Ancaman Nyata di Ruang Publik: Big Mall Samarinda dan Lemahnya Pengawasan
"Ada beban psikologis yang mereka tanggung. Mereka pasti mengalami trauma berat. Sehingga penyelesaiannya bukan sekadar ngasih materi tapi juga pendampingan psikologis," ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antarwarga, relawan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar proses pemulihan fisik maupun mental korban dapat berjalan maksimal.
"Dengan saling bahu-membahu," kata Ali, "proses evakuasi maupun pemulihan psikis korban dapat berjalan dengan maksimal."
