-
DPRD Kaltim menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak guru dan tenaga kesehatan, meski daerah menghadapi penyesuaian fiskal akibat pemangkasan dana transfer pusat.
-
Ananda Emira Moeis menekankan fokus anggaran 2026 tetap pada program kerakyatan, dengan efisiensi diarahkan ke belanja non-esensial, bukan sektor pendidikan dan kesehatan.
DPRD mendorong Pemprov Kaltim mempercepat serapan anggaran dan memastikan kebijakan efisiensi transparan serta adil, agar tidak menambah beban bagi tenaga honorer dan sektor publik.
Menurut Ananda, efisiensi semestinya dijadikan momentum evaluasi kinerja OPD dan penyusunan ulang prioritas belanja agar lebih tepat sasaran.
“Pemprov perlu memastikan efisiensi tidak menambah beban bagi honorer maupun sektor publik,” imbuhnya.
Bagi tenaga pendidik dan kesehatan, jaminan bahwa tunjangan mereka tidak akan dipangkas menjadi kabar baik.
DPRD menilai insentif ini penting untuk menjaga motivasi kerja dan kualitas layanan, terutama di wilayah terpencil.
Baca Juga:36 Tambang di Kaltim Disetop, Dinas ESDM: Kami Terus Pantau Perkembangannya
Kontributor: Giovanni Gilbert
