-
Basuki memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai target, termasuk menuju status Ibu Kota Politik pada 2028, dan menepis isu proyek terhenti atau terancam mandek.
-
Pendanaan tahap II senilai Rp 48,8 triliun dinyatakan aman, setelah dibahas dan disetujui kementerian terkait, serta tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
-
Pembangunan IKN menggabungkan APBN, skema KPBU, dan investasi swasta, dengan penekanan bahwa proyek ini bukan sekadar membangun kota baru, melainkan bagian dari transformasi jangka panjang struktur pemerintahan Indonesia.
SuaraKaltim.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan ibu kota negara baru terus berjalan sesuai rencana, terutama dari sisi pendanaan.
Ia menepis anggapan bahwa proyek tersebut terhambat atau terancam mandek seperti yang diberitakan sejumlah media internasional.
"Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden," ujar Basuki, dikutip dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu, 5 November 2025.
Basuki menyampaikan bahwa anggaran pembangunan tahap II senilai Rp 48,8 triliun tetap aman.
Baca Juga:IKN Tetap Jalan, Purbaya: Jangan Percaya Prediksi Media Asing
Menurutnya, pemerintah telah melakukan pembahasan bersama kementerian terkait untuk memastikan pendanaan tidak terdampak kebijakan efisiensi belanja negara.
"Alhamdulillah sampai sekarang usulan kami selalu disetujui. Dan sampai sekarang belum ada imbas, dan mudah-mudahan ke depan tidak akan terimbas dengan kebijakan efisiensi dan sebagainya. Dan kami bisa melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penguatan anggaran dilakukan melalui koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Sekretaris Negara.
Selain mengandalkan APBN, pembangunan IKN juga tetap mengadopsi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta.
Basuki menegaskan bahwa proyek IKN bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari perubahan struktur pemerintahan dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia.
Baca Juga:Investor Jepang Bidik IKN, Pusat Pemerintahan Baru Indonesia yang Ramah Lingkungan
"Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama," jelasnya.
Sebelumnya, The Guardian memberitakan bahwa Nusantara berpotensi menjadi “kota hantu” karena berkurangnya investasi swasta.
Namun, pemerintah menilai temuan tersebut tidak mencerminkan kondisi lapangan maupun rencana pendanaan yang telah diformulasikan.
