- DPRD Samarinda menyoroti pengalihan beban BPJS PBI dari Provinsi ke Kota.
- Anggota DPRD menegaskan persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
- Dia berharap, adanya komunikasi intensif antara pemprov dan pemkot.
SuaraKaltim.id - DPRD Samarinda menyoroti isu pengalihan pembiayaan jaminan kesehatan bagi 49 ribu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemprov kepada kabupaten dan kota.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar mendesak Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) segera membuat solusi konkret agar masyarakat tidak dirugikan.
"DPRD mendesak agar pemerintah segera merumuskan solusi konkret guna mencegah terputusnya layanan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera," katanya dikutip dari Antara, Sabtu (2/5/2026).
Anhar menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dalam polemik kebijakan antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda.
"Ini bukan saatnya untuk saling debat, tapi cari solusi. Prioritas utama kita adalah keselamatan dan jaminan kesehatan masyarakat," jelasnya.
Diketahui, persoalan ini bermula dari rencana pengalihan beban pembiayaan 49 ribu warga Samarinda yang sebelumnya ditanggung oleh Pemprov Kaltim ke pundak APBD Kota.
Bagi DPRD, angka ini sangat signifikan mengingat total peserta PBI di Kota Tepian saat ini mencapai hampir 300 ribu jiwa, atau sekitar 36 persen dari total populasi.
"Sebanyak 49 ribu itu bukan angka kecil. Mereka adalah kelompok prasejahtera yang hidupnya sangat bergantung pada jaminan kesehatan dari pemerintah. Kebijakan apa pun yang diambil harus memikirkan dampak langsung bagi kelompok rentan ini," tambah Anhar.
Secara hitung-hitungan, jika Pemkot Samarinda harus menanggung penuh sisa peserta tersebut, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp26 miliar per tahun.
Tantangannya, kondisi fiskal daerah saat ini sedang tidak dalam posisi ideal akibat adanya penyesuaian nilai transfer dari pemerintah pusat.
Anhar mengakui bahwa kondisi keuangan daerah sedang "tertekan", namun mengingatkan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang dijamin undang-undang.
"Kondisi keuangan memang sedang sulit, tapi ini menyangkut hak hidup orang banyak. Pemerintah harus tetap menempatkan sektor kesehatan di atas kepentingan lainnya," imbuhnya.
Anhar berharap, adanya komunikasi intensif tingkat tinggi antara pemprov dan pemkot. Pihak legislatif berharap Pemprov Kaltim tidak menghentikan pembiayaan secara mendadak tanpa adanya skema transisi yang matang.
"Masa tidak ada jalan keluar? Angka Rp26 miliar itu jika dibicarakan bersama antara provinsi dan kota, seharusnya bisa ketemu solusinya. Koordinasi lintas pemerintahan adalah kunci agar pelayanan kesehatan tidak lumpuh," tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, DPRD Samarinda menyatakan kesiapannya untuk melakukan rasionalisasi atau penyesuaian anggaran pada APBD murni maupun perubahan.
