Baca 10 detik
- DPRD Samarinda menyoroti pengalihan beban BPJS PBI dari Provinsi ke Kota.
- Anggota DPRD menegaskan persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
- Dia berharap, adanya komunikasi intensif antara pemprov dan pemkot.
Anhar bahkan melontarkan opsi untuk menunda proyek fisik yang tidak mendesak demi menutup celah pembiayaan BPJS ini.
"Kalau memang kondisinya darurat, kita siap geser anggaran dari program lain. Bahkan jika perlu, tunda proyek infrastruktur yang tidak mendesak. Nyawa dan kesehatan warga Samarinda jauh lebih berharga dari sekadar pembangunan fisik," ungkap Anhar.
