SuaraKaltim.id - Banjir di Kalimantan Selatan disebabkan anomali cuaca, demikian diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, yang bisa dijumpai dalam tautan di media sosial Twitter. Hal ini menjawab tudingan publik soal soal banjir di Kalsel yang disebabkan penebangan hutan atau deforestasi.
Pernyataan Siti Nurbaya ini sekaligus meluruskan adanya simpang siur informasi dengan banyak data yang tidak valid disebarkan beberapa pihak.
"KLHK selaku pemegang mandat walidata pemantauan sumberdaya hutan, menjelaskan, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito wilayah Kalsel," kata Siti dalam akun Twitter resminya @SitiNurbayaLHK pada Rabu (20/1/2021).
Siti kemudian menjelaskan terjadinya peningkatan delapan hingga sembilan kali lipat curah hujan dari biasanya sejak 9 hingga 13 Januari 2021. Curah hujan yang sangat tinggi tersebut menyebabkan air yang masuk ke Sungai Barito mencapai 2,08 miliar meter kubik.
Daerah-daerah yang mengalami banjir berada pada titik pertemuan dua anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander serta fisiografinya berupa tekuk lereng (break of slope). Itu menyebabkan terjadinya akumulasi air dengan volume yang besar.
Sementara itu, ia juga mengungkapkan faktor lainnya yakni perbedaan tinggi hulu dan hilir yang sangat besar. Sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir.
"Ini sekaligus meluruskan pemberitaan beberapa informasi yang keliru dan menyebar masif di tengah situasi bencana. Terlebih lagi metode analisis kawasan hutan yang digunakan tidak sesuai standar dan tidak dengan kalibrasi menurut metode resmi yang dipakai," cuitnya.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menerangkan kalau DAS Barito Kalsel seluas 1,8 juta hektar itu hanya sebagian dari DAS Barito Kalimantan seluas 6,2 juta hektar. Menurutnya, perhatian perlu diberikan pada daerah hulu DAS Barito, dimana seluas 94.5 persen dari total wilayah Hulu DAS Barito berada dalam Kawasan Hutan.
"Bagian dari DAS Barito yang berada di wilayah Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 40 Persen kawasan hutan dan 60 persen areal penggunaan lain (APL) atau bukan kawasan hutan," ujarnya.
Baca Juga: Terobos Banjir Kalsel, Aksi Pria Mendayung Perahu di Jalanan Disorot
Siti juga menambahkan kalau kondisi DAS Barito di wilayah Kalsel tidak sama dengan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan. DAS Barito di wilayah Kalsel disebutnya memang berada di lahan untuk masyarakat atau disebut APL yang didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak dan sawah serta kebun.
Tag
Berita Terkait
-
Bagaimana Hilangnya Hutan Tropis Memperparah Gelombang Panas Global?
-
433 Ribu Hektare Lenyap: Menggugat Angka Deforestasi Indonesia 2025
-
Deforestasi Indonesia Melonjak 66 Persen di 2025, Papua hingga Kalimantan Paling Terdampak
-
Setahun Prabowo: Deforestasi Melonjak, Potensi 'Juara Dunia' Hutan Gundul
-
Bagaimana Deforestasi Picu Krisis Air dan Pangan? Ini Temuan KEHATI
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'