SuaraKaltim.id - Banjir di Kalimantan Selatan disebabkan anomali cuaca, demikian diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, yang bisa dijumpai dalam tautan di media sosial Twitter. Hal ini menjawab tudingan publik soal soal banjir di Kalsel yang disebabkan penebangan hutan atau deforestasi.
Pernyataan Siti Nurbaya ini sekaligus meluruskan adanya simpang siur informasi dengan banyak data yang tidak valid disebarkan beberapa pihak.
"KLHK selaku pemegang mandat walidata pemantauan sumberdaya hutan, menjelaskan, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito wilayah Kalsel," kata Siti dalam akun Twitter resminya @SitiNurbayaLHK pada Rabu (20/1/2021).
Siti kemudian menjelaskan terjadinya peningkatan delapan hingga sembilan kali lipat curah hujan dari biasanya sejak 9 hingga 13 Januari 2021. Curah hujan yang sangat tinggi tersebut menyebabkan air yang masuk ke Sungai Barito mencapai 2,08 miliar meter kubik.
Daerah-daerah yang mengalami banjir berada pada titik pertemuan dua anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander serta fisiografinya berupa tekuk lereng (break of slope). Itu menyebabkan terjadinya akumulasi air dengan volume yang besar.
Sementara itu, ia juga mengungkapkan faktor lainnya yakni perbedaan tinggi hulu dan hilir yang sangat besar. Sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir.
"Ini sekaligus meluruskan pemberitaan beberapa informasi yang keliru dan menyebar masif di tengah situasi bencana. Terlebih lagi metode analisis kawasan hutan yang digunakan tidak sesuai standar dan tidak dengan kalibrasi menurut metode resmi yang dipakai," cuitnya.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menerangkan kalau DAS Barito Kalsel seluas 1,8 juta hektar itu hanya sebagian dari DAS Barito Kalimantan seluas 6,2 juta hektar. Menurutnya, perhatian perlu diberikan pada daerah hulu DAS Barito, dimana seluas 94.5 persen dari total wilayah Hulu DAS Barito berada dalam Kawasan Hutan.
"Bagian dari DAS Barito yang berada di wilayah Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 40 Persen kawasan hutan dan 60 persen areal penggunaan lain (APL) atau bukan kawasan hutan," ujarnya.
Baca Juga: Terobos Banjir Kalsel, Aksi Pria Mendayung Perahu di Jalanan Disorot
Siti juga menambahkan kalau kondisi DAS Barito di wilayah Kalsel tidak sama dengan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan. DAS Barito di wilayah Kalsel disebutnya memang berada di lahan untuk masyarakat atau disebut APL yang didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak dan sawah serta kebun.
Tag
Berita Terkait
-
5 Poin Mengejutkan dari Rapor Akhir KTT Iklim COP30: Apa Saja yang Disepakati?
-
SVLK Jadi Benteng Hukum Lawan Tuduhan Deforestasi Biomassa di Gorontalo
-
Industri Biomassa Gorontalo Diterpa Isu Deforestasi, APREBI Beri Penjelasan
-
Riset Auriga: Kayu Deforestasi Indonesia Masih Mengalir ke Eropa, Habitat Orangutan Terancam
-
Deforestasi Dunia Naik Lagi: Kenapa Indonesia Ikut Kembali Jadi Sorotan?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
Terkini
-
Cara Cek BLT Kesra Rp900 Ribu di Situs Cekbansos Kemensos
-
4 Bedak Wardah untuk Kulit Sawo Matang, Makeup Flawless dan Cerah Natural
-
Jauh dari Harapan, CSR di Kaltim Dinilai Gagal Mengurangi Jurang Kesejahteraan
-
Pemilik Tanah Tagih Kepastian, Pemkot Bontang Minta Bukti Legalitas
-
Lahan Warga Jadi Jalan 12 Meter, Ganti Rugi Tak Pernah Datang