SuaraKaltim.id - Karena tidak boleh jualan di hari Sabtu dan Minggu lantaran kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan PPKM di Balikpapan, sejumlah pedagang mendatangi Kantor DPRD Kota Balikpapan.
Mereka protes dan meminta kebijakan tersebut dibatalkan. Karena mengganggu kehidupan pedagang.
Salah satu pedagang di pasar Balikpapan Permai, Gafar mengatakan, dia ikut rombongan ke kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi dan berharap agar pasar tetap buka pada Sabtu dan Minggu.
"Kalau tidak jualan, kami tidak dapat penghasilan. Padahal penghasilan kami adalah untuk kebutuhan keluarga setiap harinya," ujar pria yang mengaku jualan mainan anak-anak ini.
Dikisahkannya, selama pandemi ini, penghasilannya dari berjualan sudah menurun sampai 50 persen. Dari biasanya mendapat kisaran Rp 300 ribu, kini menjadi Rp 150 ribu per hari. Kalau sempat ditutup lagi dua hari selama seminggu, tentu mereka akan merasa kesulitan.
"Kalau tutup tentu tidak ada penghasilan seperti tanggal 6 Februari lalu. Terus besoknya buka, tapi pembeli sangat sepi," tambahnya.
Gafar berharap agar pemerintah kembali mengkaji ulang kebijakan penutupan Sabtu dan Minggu.
Hal itu diungkapkannya karena para pedagang umumnya mengikuti setiap kebijakan pemerintah seperti penerapan protokol kesehatan. Tapi kebijakan kali ini sangat merugikan mereka.
Tak sampai di situ saja, pedagang juga menuntut keadilan dari pemerintah untuk bisa menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan.
Baca Juga: Tahanan Meninggal, Anggota DPR Ingin Identitas Enam Polisi Dibuka ke Publik
"Kami minta keadilan. Kalau pemerintah tidak bisa tertibkan, maka kami semua juga akan keluar berjualan di jalan. Tutup saja sudah pasar, enggak ada fungsinya. Orang masih berjualan di pinggir jalan sudah sama seperti di pasar," terang Gafar.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Kota Balikpapan (APPTB) Andima Mannaga. Dia menilai kebijakan pemerintah harus seimbang antara penganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi.
"Apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah, juga kekhawatiran kami. Tapi kami ini maunya itu seimbang, antara penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Kalau sekarang itu seakan-akan laju penanganan Covid-19, sementara ekonomi masyarakat keteter," ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan penutupan pasar Sabtu dan Minggu sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu dia memohon kepada Wali Kota untuk mengkaji ulang. Kalau bisa semua elemen masyarakat dilibatkan, termasuk pengurus pedagang.
"Kami juga mau kalau pasar itu dibuka harus dikontrol oleh pemerintah agar protokol itu berjalan. Tempatkan petugas di situ. Jangan dilepas begitu saja. Kontrol, siapa yang tidak disiplin. Kami selalu siap untuk mematuhi protokol kesehatan," pungkasnya.
Kontributor : Tuntun Siallagan
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M
-
Sejumlah Relawan Kesurupan saat Padamkan Karhutla di Makroman Samarinda
-
Karhutla Dekati Permukiman di Kutai Timur, Hanguskan 30 Hektare Lahan