SuaraKaltim.id - Dukung pemerintah untuk angka stunting, Tanoto Foundation bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu sebagai mitra pelaksana.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting berada di angka 30,8%, sementara data studi status gizi balita Indonesia (SSGBI) 2019 menujukkan penurunan sekitar 3,1% menjadi 27,67%.
Keseriusan pemerintah untuk menangani isu stunting ini juga terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menjadikan upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu proyek prioritasnya.
Di sisi lain, target pemerintah untuk menekan angka prevalensi stunting menjadi di bawah 20% di tahun 2024 tetap menjadi tugas yang besar, dan bahkan menjadi lebih berat dengan adanya pandemi COVID-19.
Untuk itu, stunting sangat membutuhkan penanganan serius dan upaya terintegrasi dari berbagai pihak. Tujuannya, agar seluruh upaya intervensi penanganan dan pencegahan stunting menjadi lebih maksimal.
Tanoto Foundation akan memberikan pendampingan pada pemerintah daerah di 7 kabupaten di Indonesia.
Yakni Kabupaten Pasaman Barat, Rokan Hulu, Pandeglang, Garut, Kutai Kartanegara, Lombok Utara, dan Lombok Barat.
Pemilihan ketujuh daerah ini telah dikoordinasikan dengan TP2AK dan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan tingkat prevalensi stunting, komitmen pemerintah kabupaten dan tingkat penyusunan serta implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting.
Baca Juga: Angka Stunting Masih Tinggi, Kepala BKKBN Ungkap Penyebabnya
“Untuk mendukung pemerintah dalam percepatan pencegahan stunting, kami telah bermitra dengan pemerintah pusat, organisasi seperti The World Bank dan UNICEF, serta sejumlah komunitas masyarakat,” kata CEO Global Tanoto Foundation, J. Satrijo Tanudjojo saat memberi sambutan dalam acara Kick-off Program Pendampingan, Pengembangan, Pendalaman, dan Penguatan Implementasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting, belum lama ini.
“Secara khusus dalam program pendampingan kepada tujuh pemerintah kabupaten ini, kami juga menggandeng beberapa organisasi yang memiliki keahlian yang dibutuhkan,” sambungnya.
Secara umum, pelaksanaan program akan berisi pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pengembangan, pendalaman dan penguatan implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku.
Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan stunting dan mengubah perilaku sampai di tingkat keluarga dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat dan memanfaatkan modalitas komunikasi yang sudah ada di masing-masing daerah.
“Perubahan perilaku merupakan salah satu intervensi kunci mencegah terjadinya stunting,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga.
Dia menjelaskan, pelayanan kesehatan dan gizi yang baik yang disertai dengan penyampaian pesan penting untuk memperhatikan kualitas gizi ibu hamil dan anak akan sangat efektif dalam mendukung pencegahan stunting.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
BRI Sepakat Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Jadwal Detail dan Pembagiannya
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim