SuaraKaltim.id - Wali Kota Samarinda Andi Harun terkejut saat melihat keabsenan di Sekretariat DPRD Samarinda, ketika melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke instansi tersebut, Senin (29/3/2021).
Andi Harun menemukan banyak pegawai tak ada di ruang kerjanya.
Salah satunya di ruangan bagian fasilitas dan penganggaran. Semestinya di ruang tersebut ada 38 orang, hanya dihadiri 13 pegawai tidak tetap harian (PPTH).
"Ingat jam kerja. Bisa dipenjara karena merugikan uang negara. Sekarang masih santai-santai. Kalau polisi yang memeriksa bisa menjadi masalah hukum," ungkap Andi Harun di lokasi sidak, dilansir dari Presisi.co, jaringan Suara.com.
Baca Juga: Video Telur Ayam Palsu Beredar di Media Sosial, Begini Hasil Sidaknya
Andi Harun terkejut ketika melihat daftar hadir pegawai Sekretariat DPRD Samarinda. Waktu masih menunjukkan pukul 12.00 Wita. Namun, daftar hadir pegawai sif sore juga telah terisi.
Pengisian absen juga dinilai ada beberapa daftar nama berkarakter sama.
"Patut diduga ditandatangani pada hari yang sama. Saya menduga keras, ada tindakan fiktif," jelasnya sambil menunjukan surat absen.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu kemudian meminta seluruh PTTH, PTTB, dan ASN yang ada untuk rajin bekerja.
Politisi Partai Gerindra tersebut sangat menyayangkan dengan absensi atau ketidakhadiran pegawai. Sebab, lebih dari Rp 250 miliar APBD Samarinda digunakan untuk kebutuhan mereka.
Baca Juga: Sebelum Ramadan, Wali Kota Andi Harun Ingin Babat Habis Prostitusi
"Gaji mereka tidak pernah telat," imbuhnya.
Meski demikian, Andi Harun mengapresiasi pegawai yang datang menjalankan tugas. Dirinya meminta ada perbaikan dan pendataan ulang perihal pegawai yang bertugas di Kantor DPRD Samarinda.
Diketahui di DPRD Samarinda, pegawai tidak tetap harian (PPTH) berjumlah total 387 orang. Pegawai tidak tetap bulanan (PTTB) 39 orang, dan aparatur sipil negara (ASN) 59 orang.
Berita Terkait
-
Usai Kasus Pungli, KPK Lakukan Sidak di Rutan
-
Dicecar Jaksa soal Uang Puluhan Juta, Eks Kepala Keamanan Rutan KPK Ungkap Hasil Sidak di Sel Koruptor
-
Posisi Andi Harun Diganti Keponakan Prabowo Pimpin DPD Kaltim, Ternyata Ini Alasan Gerindra
-
Sidak Ponsel, Camat Tambora Minta Anak Buahnya Buru-buru Hapus Aplikasi Judi Online: Jangan Main Lagi!
-
Sidak Bus Pariwisata di DKI dan Bogor, Kemenhub Temukan 37 Bus Tak Laik Jalan
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
Kritik Dinasti Politik di Pilgub Kaltim, DEEP: Kepentingan Publik Bisa Tersisih
-
Akmal Malik Dorong Pemerintah Daerah Dukung Produk UMKM Berau ke Pasar Nasional
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
OTT KPK Berujung Buron, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Masih dalam Pencarian
-
Netizen Kritik Debat Pilkada PPU yang Sepi Argumen, Dinilai Sekadar Formalitas