Groundbreaking IKN Tahun Ini, Pengamat Beberkan DPR RI Belum Terima RUU IKN

SuaraKaltim.id - Pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) direncanakan tahun ini. Namun, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai hal tersebut tak realistis.

"Tapi paling tidak hari ini saya mendapatkan dua catatan, yang pertama bahwa sampai dengan tadi pagi Baleg DPR RI belum menerima RUU IKN dari pemerintah jadi artinya temen-temen di DPR belum membaca isi dari RUU IKN tersebut," kata Joga dalam acara webinar yang diselenggarakan Populi Center pada Kamis (8/4/2021).

Alasan ia menilai kecil kemungkinan pembangunan IKN dimulai tahun ini ialah, mengingat proses pembahasan, pendalaman dan diskusi di DPR yang memerlukan waktu yang cukup lama.

"Faktor ini juga jadi dilema kalau ini dipercepat dan jadi pertanyaan mengapa RUU IKN ini diburu-buru, tingkat urgensinya seperti apa bahwa RUU IKN ini harus disahkan akhir tahun ini misalnya. Apakah tidak ada RUU lain yang mendesak disahkan tahun ini " tanya Joga.

Kemudian terkait catatan yang kedua, terkait rencana Menteri Bappenas Suharso Monoarfa yang baru akan berkunjung ke Kalimantan Timur untuk menentukan titik lokasi calon Istana Negara di IKN baru.

"Menteri PPN/Bappenas besok, berencana ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menentukan titik lokasi calon Istana IKN. Ini juga menimbulkan pertanyaan buat saya, karena banyak proses penataan tata kota apalagi untuk IKN yang loncat-loncat," katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas RI Arifin Rudiyanto menegaskan, informasi mengenai pelaksanaan grounbreaking dilaksanakan April belum pasti. Hal itu dikarenakan belum adanya keputusan resmi pelaksanaan groundbreaking hingga saat ini..

"Insyaallah tahun ini. Kalau April belum pasti. Karena belum ada keputusan," tegas Arifin Rudiyanto ketika sebagai pembicara dan mendampingi Menteri LHK RI Siti Nurbaya Bakar kunjungan kerja ke lokasi kawasan IKN Baru di Sepaku, PPU, Kaltim, Sabtu (3/4/2021).

Sumber: Suara.com

Baca Juga: Tata Ruang IKN Dinilai Belum Jelas, Jika Molor Dinilai Jadi Preseden Buruk