SuaraKaltim.id - Masyarakat Kalimantan meyakini pemindahan ibu kota negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) akan direalisasikan pemerintah hingga tahun 2024. Hal tersebut tergambar dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada bulan Maret 2021.
Meski menunjukan 78,4 persen dari 509 koresponden masyarakat Kalimantan meyakini proyek pemindahan IKN ke wilayahnya bakal mengubah ekonomi masyarakat sekitar. Namun, sebanyak 60 persen koresponden tidak yakin pemerintah bakal merealisasikan pembangunan IKN hingga tahun 2024.
Peneliti Utama Litbang Kompas Puteri Rosalina mengemukakan hasil survei tersebut dalam acara Webinar bertajuk 'Perihal Pemindahan Ibukota' yang digelar Populi Center, Kamis (8/4/2021).
"Kami menanyakan optimisme publik soal kepindahan ibukota, ternyata mereka cukup optimis lebih dari 3/4 (78,4 persen) mereka optimis bisa menggerakkan roda perekonomian bagi wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur," papar Puteri.
Tak hanya itu, sekitar 70 persen lebih masyarakat Kalimantan meyakini, IKN akan menjadi ibukota negara yang sangat ideal untuk ditinggali karena dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana yang memadai.
Namun dari hasil survei tersebut diketahui, bahwa Masyarakat Kalimantan mulai ragu-ragu akan realisasi pemerintah yang bakal memindahkan IKN pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut diperkuat lantaran pembangunannya secara fisik hingga kini belum dilakukan.
"Kenapa saya bilang ragu-ragu karena pada hasil survei Agustus tahun lalu dan Maret tahun ini, angkanya menurun dari 64 persen ke 60 persen, karena pandemi sehingga tidak ada pembangunan fisik," ucapnya.
Sebelumnya, pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur, dapat dimulai pada tahun ini jika masterplan berjalan sesuai rencana. Hal tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenes Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu.
"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan dimasterplan yang disusun, dan detail plan yang sudah disiapkan. Kami optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa di-groundbreaking pada tahun ini," papar Suharso.
Baca Juga: Groundbreaking IKN Tahun Ini, Pengamat Beberkan DPR RI Belum Terima RUU IKN
Menurutnya, jika pembangunan dapat terjadi pada tahun ini, maka dapat mendorong semua sektor ekonomi seiring meningkatnya kepercayaan investor.
"Kalau itu memang bisa dilakukan, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia, dan nasional secara umum, utamanya di sektor-sektor konstruksi, sektor real estat dan kemudian sektor konsumsi," paparnya.
Dalam menggerakan roda ekonomi, kata Suharso, memang diperlukan sebuah proyek besar yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi secara nasional.
"Kami sampaikan kepada bapak presiden, mudah-mudahan kalau semuanya berjalan dengan baik dan vaksinasi benar-benar bisa mencapai herd immunity. Maka tanggal 17 Agustus 2024, Presiden bisa melaksanakan, kita melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," paparnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
CEK FAKTA: Video Mualem Disebut Balas Bobby Nasution Soal Razia Pelat BL
-
CEK FAKTA: Konten Manipulatif Soal Menkeu Purbaya Beredar di Facebook
-
Bank Sampah Jadi Senjata PPU Dukung Lingkungan Bersih di Sekitar IKN
-
DPRD Berau Lihat Peluang Wisata Malam di Balik Tren Warkop 24 Jam
-
Cegah Kekosongan Layanan Publik, Kaltim Usulkan P3K Paruh Waktu