SuaraKaltim.id - Ratusan asset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan belum bersertifikat. Hal itu diungkapkan panitia khusus (pansus) penyelamatan dan percepatan invetarisir asset daerah bentukan DPRD Balikpapan.
“Itu temuan BPK. Ada 800 aset daerah, itu 236 kalau gak salah yang sudah tersertifikat, itu yang bergerak dan yang tidak bergerak, tanah, gedung,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid, ditulis Sabtu (10/4/2021) dilansir dari Inibalikpapan.com, jaringan Suara.com.
Aset tak bergerak jadi fokusan pansus. Mereka mencari tahu, apa penyebab ratusan aset belum tersertifikasi.
” Yang fokus (aset) tidak bergerak dalam hal ini tanah, gedung,” ujarnya.
Aset paling banyak yang belum tersertifikasi ialah tanah. Belum diketahui apa penyebabnya.
“Itu yang akan kita cari tahu. Mungkin karena bersengketa,” kata dia.
Kemudian kondisi aset PDAM Tirta Manggar. Banyak aset yang justru belum diserahkan. Ada bantuan dari Pemerintah Pusat maupun ada dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Bahkan tidak tanggung-tangung nilainya mencapai ratusan miliar.
“Itu Rp700 miliar itu yang akan kita kejar. PDAM itu waiting ilist barang yang belum diserahkan itu ada kurang lebih Rp 700 miliar. Dari Rp 1 triliun itu baru Rp 200 miliar yang dalam bentuk asset. Kendalanya proses penyerahan,” ujarnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun kini mensupervisi daerah untuk mempercepatan penyelesaian asset-aset yang belum tersertifikat. Bahkan setiap tiga bulan KPK akan ke daerah untuk mengecek penyebab belum rampungnya
Baca Juga: Bukan Cuma Korupsi, RUU Perampasan Aset Bisa untuk Semua Kejahatan Ekonomi
“Persisis dua minggu lalu ada pertemuan di Hotel Platinum dari KPK mensupervisi per triwulan.
Balikpapan punya utang 800 aset yang belum tersertifikat, sekarang sudah 200 (asset telah tersertifikat), per triwulan ditanya,” ujarnya
“Nanti disitu dipertemukan BPN, apa kendalanya? BPN bilang kami bisa saja menerbitkan (sertifikat) tapi syarat-syaratnya gak lengkap.”
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Korupsi, RUU Perampasan Aset Bisa untuk Semua Kejahatan Ekonomi
-
DPRD Balikpapan Sorot Perusda Manuntung, 4 Tahun Hanya Hasilkan Rp 76 Juta
-
DPRD Balikpapan Bentuk Pansus untuk Pembenahan dan Penyelamatan Aset
-
Pansus LKPj Gubernur Kaltim Klarifikasi Pemanfaatan Anggaran oleh OPD
-
Inventarisir Aset Negara, Azis Syamsuddin: Jangan Berhenti di TMII
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!
-
Keterlibatan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Berbagai Posisi Strategis