SuaraKaltim.id - Pemanfaatan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD) diklarifikasi Pantia khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2020.
OPD terkait dipanggil Pansus LKPj. Pertemuan berlangsung di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim pada Rabu (7/4/2021).
Wakil Ketua Pansus LKPJ Rusman Yaqub menjelaskan, pemanggilan untuk meminta klarifikasi masing-masing pihak, terkait pemanfaatan alokasi anggaran yang berhubungan dengan misi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dari visi Kaltim Berdaulat.
OPD yang dimaksud ialah Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), dan Dinas Kesehatan termasuk Tiga Rumah Sakit Milik Pemprov Kaltim.
Melalui pertemuan tersebut, diketahui jika alokasi anggaran terbesar dikelola oleh RSUD AWS Samarinda dengan nilai mencapai lebih dari Rp700 miliar. Kemudian, RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan lebih dari Rp 600 miliar.
"Itu wajar karena BLUD. Pendapatan rumah sakit itu kembali lagi untuk biaya pengelolaan rumah sakitnya," kata Rusman, dilansir dari Presisi.co, jaringan Suara.com.
"Jadi kalau BLUD itu semua tarif layanan yang diterima oleh BLUD kembali lagi ke RS biaya operasionalnya, jadi muter disitu aja. Tetap dapat APBD cuma itu nggak masuk ke kas daerah, hanya tercatat saja karena memang aturannya begitu," tambahnya.
Politisi PPP itu melanjutkan, dampak pandemi dan refocusing anggaran turut mempengaruhi alokasi APBD ke tiap OPD. Disamping itu, Rusman turut menyinggu jika pelimpahan alokasi anggaran hibah seperi KONI, akan disalurkan melalui Dispora Kaltim.
"Jadi bantuan Pemprov ke KONI Kaltim sebesar Rp 100 miliar, lewat Dispora sebagai SKPD-nya" ungkap Rusman.
Baca Juga: DPRD Kaltim Sorot Jalan Rusak di Samarinda, Minta Semua Beres 2023
Rusman menegaskan jika hingga hari ini, Pansus LKPJ masih pada proses klarifikasi OPD terkait alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung terwujudnya visi Kaltim Berdaulat.
"Jadi nanti hasil apa yang ditemukan oleh Pansus, kesimpulannya satu minggu lagi."
Berita Terkait
-
DPRD Kaltim Sorot Jalan Rusak di Samarinda, Minta Semua Beres 2023
-
Perjelas Aset, DPRD Kaltim Bentuk Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah
-
Pemprov dan DPRD Kaltim Bahas Tata Cara Penyusunan Perda
-
Lindungi Kebutuhan dan Hak, DPRD Kaltim Siapkan Perda Perlindungan Anak
-
Kelanjutan Nasib Jembatan Dondang, DPRD Kaltim Akan Hearing dengan KSOP
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- Urutan Pemakaian Air Mawar, Moisturizer, dan Sunscreen di Pagi Hari yang Tepat
- 15 Kode Redeem FF Terbaru 27 September 2026, Lengkap Trik Jitu Dapatkan Bundle Sasuke
- 9 Bedak Padat dan Tabur Terbaik di Indomaret di Bawah 50 Ribu
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Jejak Aparat pada Kematian Pedagang Cermin saat Demo 27 Agustus 2026
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
Terkini
-
Kaltim Hadapi Tantangan Backlog 591 Ribu KK, Program Rumah Subsidi Digenjot
-
BKSDA Kaltim Lepasliarkan Orang Utan yang Viral Melintas di Jalan
-
Kawat Medis Tertinggal Dalam Jantung, Dugaan Malpraktik di RSUD Samarinda
-
PHRI Kritik Gubernur Rudy Mas'ud yang Utamakan Hotel BUMD untuk Kegiatan Dinas
-
Rudy Mas'ud Arahkan Kegiatan ke Hotel BUMD, Dinas Pariwisata Ungkap Alasannya