SuaraKaltim.id - Pemanfaatan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD) diklarifikasi Pantia khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2020.
OPD terkait dipanggil Pansus LKPj. Pertemuan berlangsung di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim pada Rabu (7/4/2021).
Wakil Ketua Pansus LKPJ Rusman Yaqub menjelaskan, pemanggilan untuk meminta klarifikasi masing-masing pihak, terkait pemanfaatan alokasi anggaran yang berhubungan dengan misi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dari visi Kaltim Berdaulat.
OPD yang dimaksud ialah Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), dan Dinas Kesehatan termasuk Tiga Rumah Sakit Milik Pemprov Kaltim.
Melalui pertemuan tersebut, diketahui jika alokasi anggaran terbesar dikelola oleh RSUD AWS Samarinda dengan nilai mencapai lebih dari Rp700 miliar. Kemudian, RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan lebih dari Rp 600 miliar.
"Itu wajar karena BLUD. Pendapatan rumah sakit itu kembali lagi untuk biaya pengelolaan rumah sakitnya," kata Rusman, dilansir dari Presisi.co, jaringan Suara.com.
"Jadi kalau BLUD itu semua tarif layanan yang diterima oleh BLUD kembali lagi ke RS biaya operasionalnya, jadi muter disitu aja. Tetap dapat APBD cuma itu nggak masuk ke kas daerah, hanya tercatat saja karena memang aturannya begitu," tambahnya.
Politisi PPP itu melanjutkan, dampak pandemi dan refocusing anggaran turut mempengaruhi alokasi APBD ke tiap OPD. Disamping itu, Rusman turut menyinggu jika pelimpahan alokasi anggaran hibah seperi KONI, akan disalurkan melalui Dispora Kaltim.
"Jadi bantuan Pemprov ke KONI Kaltim sebesar Rp 100 miliar, lewat Dispora sebagai SKPD-nya" ungkap Rusman.
Baca Juga: DPRD Kaltim Sorot Jalan Rusak di Samarinda, Minta Semua Beres 2023
Rusman menegaskan jika hingga hari ini, Pansus LKPJ masih pada proses klarifikasi OPD terkait alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung terwujudnya visi Kaltim Berdaulat.
"Jadi nanti hasil apa yang ditemukan oleh Pansus, kesimpulannya satu minggu lagi."
Berita Terkait
-
DPRD Kaltim Sorot Jalan Rusak di Samarinda, Minta Semua Beres 2023
-
Perjelas Aset, DPRD Kaltim Bentuk Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah
-
Pemprov dan DPRD Kaltim Bahas Tata Cara Penyusunan Perda
-
Lindungi Kebutuhan dan Hak, DPRD Kaltim Siapkan Perda Perlindungan Anak
-
Kelanjutan Nasib Jembatan Dondang, DPRD Kaltim Akan Hearing dengan KSOP
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
CEK FAKTA: Benarkah Ada Pendaftaran Program Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Rp 20 Triliun?
-
CEK FAKTA: Benarkah Luhut Ditetapkan Jaksa Agung sebagai Tersangka Korupsi Lahan?
-
CEK FAKTA: Klaim Wamenag Muhammad Syafii Setujui Hukuman Mati Koruptor
-
CEK FAKTA: Unggahan Soal PSI Usulkan Gibran dan Jokowi di Pilpres 2029
-
Rencana Pengerukan Mahakam Picu Perdebatan: Solusi Banjir atau Pemborosan Anggaran?