SuaraKaltim.id - Pemanfaatan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD) diklarifikasi Pantia khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2020.
OPD terkait dipanggil Pansus LKPj. Pertemuan berlangsung di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim pada Rabu (7/4/2021).
Wakil Ketua Pansus LKPJ Rusman Yaqub menjelaskan, pemanggilan untuk meminta klarifikasi masing-masing pihak, terkait pemanfaatan alokasi anggaran yang berhubungan dengan misi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dari visi Kaltim Berdaulat.
OPD yang dimaksud ialah Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), dan Dinas Kesehatan termasuk Tiga Rumah Sakit Milik Pemprov Kaltim.
Melalui pertemuan tersebut, diketahui jika alokasi anggaran terbesar dikelola oleh RSUD AWS Samarinda dengan nilai mencapai lebih dari Rp700 miliar. Kemudian, RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan lebih dari Rp 600 miliar.
"Itu wajar karena BLUD. Pendapatan rumah sakit itu kembali lagi untuk biaya pengelolaan rumah sakitnya," kata Rusman, dilansir dari Presisi.co, jaringan Suara.com.
"Jadi kalau BLUD itu semua tarif layanan yang diterima oleh BLUD kembali lagi ke RS biaya operasionalnya, jadi muter disitu aja. Tetap dapat APBD cuma itu nggak masuk ke kas daerah, hanya tercatat saja karena memang aturannya begitu," tambahnya.
Politisi PPP itu melanjutkan, dampak pandemi dan refocusing anggaran turut mempengaruhi alokasi APBD ke tiap OPD. Disamping itu, Rusman turut menyinggu jika pelimpahan alokasi anggaran hibah seperi KONI, akan disalurkan melalui Dispora Kaltim.
"Jadi bantuan Pemprov ke KONI Kaltim sebesar Rp 100 miliar, lewat Dispora sebagai SKPD-nya" ungkap Rusman.
Baca Juga: DPRD Kaltim Sorot Jalan Rusak di Samarinda, Minta Semua Beres 2023
Rusman menegaskan jika hingga hari ini, Pansus LKPJ masih pada proses klarifikasi OPD terkait alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung terwujudnya visi Kaltim Berdaulat.
"Jadi nanti hasil apa yang ditemukan oleh Pansus, kesimpulannya satu minggu lagi."
Berita Terkait
-
DPRD Kaltim Sorot Jalan Rusak di Samarinda, Minta Semua Beres 2023
-
Perjelas Aset, DPRD Kaltim Bentuk Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah
-
Pemprov dan DPRD Kaltim Bahas Tata Cara Penyusunan Perda
-
Lindungi Kebutuhan dan Hak, DPRD Kaltim Siapkan Perda Perlindungan Anak
-
Kelanjutan Nasib Jembatan Dondang, DPRD Kaltim Akan Hearing dengan KSOP
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Mutilasi Wanita dengan Mandau, Suami Siri dan Temannya Dibekuk di Samarinda
-
Remittance Migrant BRI Naik 27,7%, 1,2 Juta Agen Siap Layani
-
Disorot Prabowo, Pemprov Kaltim Jelaskan soal Mobil Dinas Gubernur
-
Prabowo Sorot Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Pengamat: Peringatan Keras untuk Diet Anggaran
-
Hubungi Nomor Call Center 133 Jika Pengguna Jalan Alami Kondisi Darurat