SuaraKaltim.id - Rencana pemerintah bangun pusat data nasional akan direalisasikan di empat lokasi. Provinsi Jawa Barat di Bekasi, Provinsi NTT di Labuan Bajo, Provinsi Kepulauan Riau di Batam, dan Ibu kota negara baru Provinsi Kalimantan Timur.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, mengatakan satu pusat data nasional berada di wilayah Jabodetabek, Bekasi.
Satu kawasan dengan banyak pusat data, sektor privat di samping government cloud, dan pusat data pemerintah terdapat di Bekasi.
Selain itu, juga akan membangun tiga tempat lain di seluruh Indonesia, salah satunya ada di Batam. Pusat data di Bekasi diharapkan akan selesai pada tahun 2023.
Pemerintah bangun pusat data nasional untuk selaraskan data daerah dan pusat.
Membangun pusat data nasional pada daerah lain perlu pemerintah lakukan dalam rangka redudansi atau duplikasi. Untuk data haruslah ada back up yang kuat, terlebih pemerintah.
Karena ini merupakan data seluruh rakyat Indonesia, seluruh kekuatan nasional. Sehingga harus memiliki redudansi yang kuat dengan pemanfaatan yang efisien.
Dalam pembangunan pusat data nasional, pemerintah harus memperhatikan sistem transmisi data. Penggelaran serat optik yang memadai mampu mendukung data centre.
Pemerintah memilih pendirian pusat data nasional di Labuan Bajo bukan tanpa alasan. Pasalnya, di sana terdapat jaringan serat optik wilayah selatan yang menghubungkan kawasan Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.
Baca Juga: Wagub Kaltim Harap Penanganan Banjir Tahunan di Samarinda Ditangani Pusat
Selanjutnya akan dianalisis mana yang paling efisien sebagai arus mengalirnya data atau tulang punggung floe data. Rencana pemerintah bangun pusat data nasional ini diharapkan akan berdampak jangka panjang dan luas.
Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan studi lokasi. Sedangkan pemilihan lokasi di Batam karena memiliki infrastruktur yang dibutuhkan. Rencananya pembangunan akan dimulai 2022 dan diharapkan selesai pada 2025.
Pusat data nasional sangat berguna untuk membantu berbagai kepentingan bangsa dan negara. Lewat big data, semua program algoritmanya bisa meramal suatu bangsa akan ada di mana pada tahun berikutnya.
Data harus dikelola dengan baik agar tidak bisa berpindah tangan lintas negara. Karena hal ini akan mengakibatkan data dikuasai bangsa-bangsa lain.
Untuk itu, program pemerintah bangun pusat data nasional pada empat lokasi, diharapkan segera terealisasi dengan benar.
Berita Terkait
-
Wagub Kaltim Harap Penanganan Banjir Tahunan di Samarinda Ditangani Pusat
-
Pagi Ini, Gubernur Isran Noor Lantik Bupati Kubar dan Wali Kota Bontang
-
Pemancing Hilang di Sungai Mahakam, Gegara Lompat ke Sungai Hindari Longsor
-
Pembelajaran Tatap Muka Universitas Mulawarman, Ini Penjelasan Wakil Rektor
-
Anggaran Pembangunan IKN di Kaltim Tahun Ini, Kemenkeu: Rp 1,7 Triliun
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Diskon Iuran BPJS untuk Ojol dan Pekerja Informal, Cukup Bayar Separuh
-
Pekerja Peserta BPJS Kini Bisa Cicil Rumah dengan Bunga Lebih Ringan
-
Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 8+4+5 untuk Jaga Daya Tahan Rakyat
-
DPR Desak KPU Klarifikasi Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres
-
Prabowo Dorong Negosiasi, Saham Indonesia di Freeport Bisa Lebih dari 10%