SuaraKaltim.id - Keberadaan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) yang berada di Jalan Soekarno-Hatta KM 24 Kota Balikpapan kian kritis selama Pandemi Covid-19. Pasalnya tempat wisata yang juga merawat enam beruang madu, kini hanya mengandalkan sumbangan pengunjung yang menyusut hingga 50 persen.
Jika pada hari biasa sebelum Pandemi Covid-19, jumlah pengunjung bisa mencapai 100 orang per hari, kini hanya 50 pengunjung saja. Salah satu penurunan kunjungan tersebut tak bisa dilepaskan dari anjuran Pemkot Balikpapan terkait jam operasional.
"Kami tidak mau ada klaster KWPLH," kata Ketua Yayasan Pronatura Nunik seperti dilansir Presisi.co-jaringan Suara.com pada Kamis (3/6/2021).
Yayasan Pronatura yang selama ini mengelola (KWPLH) hanya mengandalkan donasi pengunjung untuk operasionalnya. Donasi tersebut bisa diberikan pengunjung melalui kotak yang disediakan pengelola.
Baca Juga: Rencana Belajar Tatap Muka di Tahun Ajaran Baru untuk SMA di Balikpapan Masih Belum Pasti
"Kami sediakan kotak donasi karena kita tidak ada tiket masuk," jelas Nunik.
Meski sebenarnya pihaknya mendapat donasi dari yayasan maupun wisatawan mancanegara namun jumlahnya hanya mencapai puluhan juta rupiah saja. Tentunya jumlah tersebut tak mencukupi biaya pakan dan obat-obatan Beruang Madu selama setahun yang mencapai Rp 360 juta.
Belum lagi beban biaya listrik, kebersihan, perbaikan sarana dan prasarana di KWPLH yang membutuhkan biaya hingga Rp 1,9 miliar.
"Itu saja sangat mepet," ujarnya.
Lantaran itu, dia berharap, perusahaan-perusahaan di Balikpapan bisa berkontribusi untuk keberlangsungan KWPLH. Pernah suatu waktu, kata Nunik, ada perusahaan tambang yang memberikan donasi ke KWPLH, namun cuma sekali.
Baca Juga: Misteri Mengeringnya Waduk Telaga Sari Masih Diinvestigasi Dinas PU Balikpapan
"Kami ngos-ngosan juga. Saya harap mereka mau kerja sama berkelanjutan," harap Nunik.
Untuk diketahui, Yayasan Pronatura sudah menandatangani MoU dengan Pemprov Kaltim. Tahun 2021 menjadi tahun terakhir kesepakatan antara Pemprov Kaltim dengan Yayasan Pronatura, namun hingga kini, KWPLH tak kunjung mendapatkan suntikan dana.
"Dari Pemprov Kaltim belum ada dana. Sedang diupayakan. Kalau dari Pemkot Balikpapan memang tidak ada anggaran karena tidak berwenang membiayai," lanjut Nunik.
Sekretaris Eksekutif Yayasan Pronatura, Uvang Permana mengakui, Pemprov Kaltim belum menganggarkan karena aset KWPLH belum diserahterimakan dari Pemkot Balikpapan ke Pemprov Kaltim.
"Sampai 2016 dananya dari APBD Balikpapan. Namun lima tahun ini mungkin pemprov belum menanggarkan," ucap Uvang.
Berita Terkait
-
Ulasan Buku Si Ruang, Menguak Kisah Beruang Pemalu yang Dituduh Sombong
-
BRI Bagi-Bagi Hadiah di Fin Expo 2024, Simak Syaratnya!
-
Mimpi Manis Bekerja di Proyek Strategis Nasional Yang Berujung Nestapa
-
Festival Literasi Balikpapan ke-4 Segera Digelar, Pendaftaran Dibuka hingga 14 Oktober 2024
-
Kota Balikpapan Raih Posisi Teratas dalam Pembangunan di Kaltim
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
Tangan Kanan Bongkar Shin Tae-yong Punya Kendala di Timnas Indonesia: Ada yang Ngomong...
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
Terkini
-
Isran Noor Serukan Pilkada Bersih di Tengah Gemerlap KALTIM ONE FESTIVAL
-
Mahasiswa Balikpapan Kampanye Tolak Politik Uang, Suarakan Demokrasi Bersih
-
Airpods Pro Gen 1 Berapa dan Spesifikasinya
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan