SuaraKaltim.id - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Martina Yulianti mengemukakan, jika di wilayahnya sudah ditemukan Covid-19 varian Delta. Pernyataan tersebut disampaikannya melalui akun media sosial Facebook.
Dalam akun tersebut, dia mengatakan data tersebut diperkuat dengan hasil whole genome sequincing (WGS) dari Kukar berdasarkan hasil tes swab pada 26 Juni 2021 silam.
"Hasil whole genome sequencing (WGS) sampel dari Kutai Kartanegara terhadap swab yang diambil pada tanggal 26 Juni 2021 telah MENEMUKAN adanya VARIAN DELTA," katanya dalam status Facebook seperti yang dilihat Suarakaltim.id pada Jumat (6/8/2021).
Lebih lanjut dalam unggahan lainnya dia mengemukakan, salah satu ciri adanya Covid-19 Varian Delta di Kukar adanya peningkatan angka terkonfirmasi serta jumlah pasien yang meninggal juga naik hingga dua kali lipat dibandingkan puncak gelombang Virus Corona pertama daerah tersebut.
Baca Juga: PENTING! Cara Mengatasi Reaksi Alergi Vaksin COVID-19
"Varian delta telah ada di Kutai Kartanegara sekitar akhir Juni 2021 dan dalam bulan Juli 2021 angka terkonfirmasi dan jumlah yang meninggal mencapai dua kali lipat dibanding Februari 2021 (puncak tertinggi pada gelombang pertama)."
Dia kemudian membeberkan statistik data pasien yang meninggal terkonfirmasi positif Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit Tenggarong.
"Data statistik untuk pasien yang meninggal dalam keadaan terkonfirmasi positif COVID-19 di RSUD AM Parikesit menunjukkan bahwa 92 persen belum mendapatkan vaksinasi sama sekali. Sisanya baru mendapatkan vaksin dosis sekali. Sedangkan 4 persen yang meninggal, padahal telah mendapatkan vaksinasi lengkap, adalah mereka yang memiliki penyakit penyerta dan mereka yang terlambat datang memeriksakan dirinya (datang ketika telah mengalami DESATURASI: saturasi oksigen dibawah 93 persen)."
Lantaran itu, dia meminta kepada warga agar masyarakat selalu waspada terhadap penyebaran Covid-19 yang tidak bisa diduga-duga.
"Lalu...apakah kita yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap kemudian bebas untuk beraktifitas TANPA PROKES ??? TENTU TIDAK . Karena...kita masih bisa tertular (ingat ya, vaksin bukan obat kebal spt juga umumnya vaksin-vaksin lain yang pernah kita kenal sebelumnya : dia hanya mencegah kita mengalami sakit berat (itupun dg catatan, tubuh kita berhasil membentuk antibodi yang adekuat)."
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga untuk Tenaga Kesehatan
Berita Terkait
-
Negara Kaya Wajib Bantu Negara Berkembang? Ini Tuntutan AHF di WHO Pandemic Agreement
-
Kartu Prakerja Catat Prestasi Signifikan Hingga Dapat Puja-puji Dunia
-
Dharma Pongrekun Sebut Penyebab Tanah Abang Sepi Akibat Pandemi Covid-19
-
Kawal Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19, 10 Tahun Jokowi Catat Kemajuan Pesat Bidang Telemedicine
-
10 Tahun Jokowi, Indonesia Menjadi Negara yang Berhasil Menangani Pandemi Covid-19
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Jordi Onsu Terang-terangan Ngaku Temukan Ketenangan dalam Islam
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
-
Review DADOO: Nostalgia Game Ular Tangga yang Bisa Main Multiplayer Secara Online
Terkini
-
Unik dan Sehat! Sporturism Kaltim Tawarkan Pengalaman Olahraga Sambil Petik Buah
-
Hadi Mulyadi: Pemprov Kaltim Terus Wujudkan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Izin Kampanye di GOR Kadrie Oening Dihambat, Tim Isran-Hadi Protes Keras
-
Aroma Ketidakadilan di Debat Pilkada Kaltim? Tim Hukum Isran-Hadi Desak Transparansi KPUD