Kajian Pembangunan IKN di Kaltim, Bersama Bappenas Para Insinyur juga Ikut Terlibat

SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengikutsertakan para Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Mereka akan membantu pemerintah dalam membuat kajian-kajian dalam bersama Bappenas terkait hal tersebut.

Ketua Umum PII, Heru Dewanto mengatakan, kajian itu di antaranya Pembangunan Rendah Karbon atau Ekonomi Hijau atau Ekonomi Sirkular, Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan IKN, dan Pembangunan Kepariwisataan.

"Para insinyur tidak hanya dituntut untuk membangun energi baru terbarukan untuk menggantikan energi fosil, tapi juga ditantang untuk melakukan transisi energi menuju sistem ketenagalistrikan, yang mampu membuka potensi energi terbarukan di berbagai daerah di nusantara," ujar Heru dalam keterangannya, disadur dari Suara.com, Minggu (22/8/2021).

Menurutnya, para insinyur yang nantinya berpartisipasi dalam pembangunan IKN, tidak hanya ditantang untuk mewujudkan kota yang smart, green, sustainable, modern, berstandar internasional dan bisa jadi identitas bangsa saja.

Baca Juga: Covid-19 di Kaltim Kembali Melonjak, Kukar Sumbang Angka Kematian Tertinggi

Mereka juga ditantang untuk membangun IKN, yang bisa mengoptimalkan perekonomian negara.

"Menjadi big push strategi pemulihan ekonomi nasional, acuan standar baru ibukota dunia, menjadi cawan bagi ledakan kelahiran inovasi teknologi anak bangsa, dan menjadi pusat keuangan regional dan dunia yang baru," tuturnya.

Ia juga mengatakan, para insinyur ditantang untuk mengganti paradigma ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular. Tujuannya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi hijau, yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sementara, Sekretaris Kementerian PPN atau Bappenas, Himawan Hariyoga, juga memberikan tanggapan. Ia mengatakan di kondisi saat ini, termasuk di kondisi pandemi, semua kalangan tidak bisa lagi berpikir dengan cara yang sama.

Katanya, harus ada pandangan dan pendekatan baru yang diterapkan. Termasuk dalam pembangunan nasional.

Baca Juga: Polisi Layangkan Surat Panggilan Kedua Terkait Kasus Cek Kosong Hasanuddin Mas'ud

"Kita memerlukan paradigma dan pendekatan baru dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional, tidak cukup pemerintah bergerak sendirian, diperlukan kerjasama multipihak yang salah satunya dibutuhkan kerjasama dengan PII," jelasnya.