SuaraKaltim.id - Moeldoko ingin masyarakat berhenti mengeluh. Ia juga ingin penduduk Indonesia mengubah cara pandang mereka melihat krisis yang terjadi kini, menjadi sebuah peluang untuk membalik keadaan.
Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan ini saat dirina menjadi keynote speaker di sebuah webinar, Senin (30/8/2021).
"Saya mengajak kita semua untuk mengambil pilihan ‘membajak krisis’ menjadi peluang. Peluang untuk memajukan Indonesia, peluang untuk memanusiakan manusia, menuju peradaban yang lebih baik," katanya.
Ia menyampaikan, krisis Covid-19 sejatinya telah berada di luar kapasitas sumber daya dan pengetahuan semua orang. Tak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Menurun, Menkes Minta Masyarakat Tetap Eling Lan Waspodo
"Dalam situasi yang demikian, tak ada jawaban pasti yang siap pakai dan dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang dapat dilakukan adalah proses terbaik," ujarnya.
Ia mengklaim, pemerintah telah mengambil kebijakan 'membajak krisis' ini dalam penanganan pandemi, diantaranya melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional, kebijakan subsidi gaji dan kebijakan insentif tenaga kesehatan.
Berdasarkan data per Juni 2021, anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional telah ditingkatkan menjadi Rp 699 triliun. Dimana itu akan dialokasikan untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi serta Insentif usaha.
Mantan Panglima TNI itu juga menuturkan selama pandemi, kebijakan subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu/bulan selama empat bulan telah diperluas cakupannya menjadi 15,7 juta orang. Masyarakat yang menerima itu ialah guru, perawat, dan tenaga honorer lainnya, yang terdaftar di dalam skema BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, pemerintah menggulirkan kebijakan insentif tenaga kesehatan PNS dan non-PNS. Kebijakan tersebut diberikan pemerintah kepada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dengan kisaran 5-15 juta per bulan selama penanganan pandemi Covid-19. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun melaporkan, per Agustus 2021, sejumlah Rp 4,7 triliun insentif sudah disalurkan kepada 679 ribu tenaga kesehatan.
Baca Juga: Sebanyak 50 Guru di Aceh Meninggal Selama Pandemi Covid-19
"Dalam situasi keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan pengetahuan yang kita hadapi seperti sekarang ini, tentu dampak kebijakan yang dihasilkan pemerintah pun menjadi terbatas. Namun, situasi ini bisa kita atasi apabila kita semua bergotong-royong untuk keluar dari krisis," tandasnya.
Berita Terkait
-
Sebut WHO Rancang Pandemi Baru, Epidemiolog UI Tepis Ucapan Dharma Pongrekun: Itu Omong Kosong
-
Teken Dealership Agreement Eksklusif, MAB Jadi Distributor Resmi Truk Yutong di Indonesia
-
Negara Kaya Wajib Bantu Negara Berkembang? Ini Tuntutan AHF di WHO Pandemic Agreement
-
Moeldoko Pernah Banting 'Jam Tangan Mewah', Pejabat Kejagung Diharap Berlaku Sama
-
Kartu Prakerja Catat Prestasi Signifikan Hingga Dapat Puja-puji Dunia
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
Terkini
-
Isran Noor Serukan Pilkada Bersih di Tengah Gemerlap KALTIM ONE FESTIVAL
-
Mahasiswa Balikpapan Kampanye Tolak Politik Uang, Suarakan Demokrasi Bersih
-
Airpods Pro Gen 1 Berapa dan Spesifikasinya
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan