Koalisi Dosen Unmul Tolak Aktivitas Tambang Ilegal: Pembiaran Adalah Kejahatan Serius

SuaraKaltim.id - Koalisi Dosen Unmul menyampaikan sikap atas maraknya aktivitas pertambangan batu bara ilegal di Benua Etam. Koalisi yang terdiri dari 41 akdemisi dari universitas terbesar di Kaltim bahkan telah bersurat resmi kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu dosen yang tergabung dalam koalisi penolakan, Herdiansyah Hamzah, kepada Presisi.co pada Selasa 19 Oktober 2021.

Menurutnya, aktivitas pertambangan ilegal di Kaltim kian marak dalam beberapa waktu terkahir. Berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, dalam kurun waktu 2018-2021 terdapat 151 titik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di beberapa wilayah Kaltim.

"Di antaranya sebanyak 107 titik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), 29 titik di Samarinda, 11 titik di Kabupaten Berau, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebanyak 4 titik," ungkapnya dilansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (20/10/2021).

Baca Juga: Banyak Tambang Ilegal di Samarinda, Pengawasan Inspektorat Dipertanyakan Dewan Kota Tepian

Meski demikian, pria yang akrab di sapa Castro itu menyebut, proses hukum terhadap para pelaku tambang ilegal tidak sebaik ekspektasi publik. Bahkan, kata dia, upaya perlawanan terhadap tambang ilegal justru datang dari masyarakat dan bukan dari aparat yang notabene memiliki wewenang.

"Yang berada di barisan terdepan justru dari warga," ujarnya.

Ia melanjutkan, kegiatan tambang ilegal merupakan suatu kejahatan lingkungan. Padahal, lanjutnya, dalam Pasal 158 UU 3/2020 tentang perubahan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara tegas menyebutkan setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin, bisa dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah.

"Lantas bagaimana mungkin kejahatan ini justru didiamkan begitu saja? Pembiaran terhadap tambang ilegal, adalah bagian dari kejahatan serius itu sendiri," sambungnya.

Dengan demikian, lanjutnya, Koalisi Dosen Unmul menyampaikan 7 poin sikap tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Baca Juga: Hentikan Aktivitas Tambang Ilegal, Warga di Kukar Tahan Excavator, Ketua RT Sempat Diancam

Di antaranya adalah meminta pihak kepolisian serius mengusut tuntas kasus tambang ilegal, baik pelaku di lapangan maupun aktor intelektual yang berada dibaliknya (directing mind).

Selain itu, meminta pihak kepolisian memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga, terutama yang menjadi korban terdampak aktivitas tambang ilegal, termasuk datangnya ancaman serta intimidasi para preman tambang ilegal.

"Sebab mustahil penambang ilegal tersebut berani melakukan kegiatan secara terang-terangan dan terbuka, tanpa backup dari orang-orang tertentu," katanya.

Koalisi dosen disebut Castro juga meminta pihak kepolisian pro-aktif mencari, menemukan, dan melakukan proses hukum terhadap kegiatan tambang ilegal, tanpa harus menunggu laporan dari warga terdampak.

"Sebab, kegiatan tambang ilegal merupakan delik umum yang bisa diproses hukum tanpa aduan warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan umum," pungkasnya.

***

Berikut 7 Sikap Koalisi Dosen Universitas Mularman terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal di Provinsi Kalimantan Timur:

1. Kepolisian harus secara serius mengusut tuntas kasus tambang ilegal, baik pelaku di lapangan maupun aktor intelektual yang berada dibaliknya (directing mind). Sebab mustahil penambang ilegal tersebut berani melakukan kegiatan secara terang-terangan dan terbuka, tanpa backup dari orang-orang tertentu.
2. Kepolisian harus memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga, terutama yang menjadi korban terdampak tambang ilegal, dari ancaman serta intimidasi dari para preman.
3. Kepolisian harus pro-aktif mencari, menemukan, dan melakukan proses hukum terhadap kegiatan tambang ilegal, tanpa harus menunggu laporan dari warga terdampak. Sebab kegiatan tambang ilegal merupakan delik umum yang bisa diproses hukum tanpa aduan warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan umum.
4. Meminta kepada Kapolri untuk melalukan supervisi anggotanya di daerah yang terkesan pasif dan lamban melalukan proses hukum terhadap tambang ilegal.
5. Menuntut kepada Pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur, untuk aktif mendorong penyelesaian kasus tambang ilegal ini. Pemerintah tidak boleh berlindung dibalik alasan kewenangan yang sudah diambil alih oleh pusat. Sebab sebagai orang yang diberikan mandat memimpin daerah ini, tugas anda untuk menangkap maling yang telah menjarah kekayaan alam daerah kita.
6. Memberikan dukungan dan solidaritas sepenuhnya kepada warga yang berani melawan tambang ilegal.
7. Menyerukan kepada semua kalangan, terutama warga terdampak tambang ilegal, untuk berani melawan para pelaku tambang ilegal. Perlawanan terhadap tambang ilegal harus terus digelorakan, sebab masa depan serta keberlangsungan lingkungan hidup sekitar kita, ditentukan oleh keringat dan perjuangan kita sendiri.