Pergantian Ketua DPRD Kaltim Dituding Cacat Hukum, Gimana Nih?

Disinggung apakah terdapat celah keputusan DPRD Kaltim pada paripurna ke-25 lantaran adanya desakan dari masyarakat, Samsun menegaskan keputusan bersama itu sudah final.

"Kalau mekanisme paripurna sudah benar, tidak bisa digugurkan," katanya.

Dijelaskannya, DPRD Kaltim secara kelembagaan berdasarkan tahapan pergantian tersebut memiliki waktu satu pekan sejak disepakatinya keputusan tersebut. Untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Gunernur Kaltim, Isran Noor. Meski demikian, dibeberkan Samsun bahwa surat tersebut belum diteruskan kepada Isran Noor.

"Kan nanti ada kajian dan konsultasi dengan mendagri kami dilakukan," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, AORDA melalui ketua umumnya, Mohammad Djailani dalam sikapnya menyampaikan rapat paripurna ke-25 yang digelar DPRD Kaltim adalah cacat hukum.

Pasalnya, rapat paripurna yang memutuskan pergantian Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud itu, dalam kondisi masih berlangsungnya proses gugatan di PN Samarinda melalui Surat Perkara No. 204/Pdt.G/2021/PN.Smr tanggal 19 Oktober 2021 yang dilayangakan oleh kuasa hukum Makmur HAPK.

“Itu gugatan saat ini masih dalam proses gugatan di pengadilan negeri Samarinda. Bahkan nomor gugatannya pun sudah ada,” ungkap Djalani sapaan akrabnya itu seperti diberitakan sebelumnya.