Pemkot Bontang Butuh Rp 114 Miliar Bangun 2 Kolam Polder, Untuk Apa?

SuaraKaltim.id - Pemkot Bontang sudah menyusun dokumen perencanaan atau Detail Engineering Design (DED) untuk 2 kolam polder di Bontang Kuala dan Tanjung Laut. Di dua daerah itu rencananya akan dibangun kolam untuk menampung air agar tak menggenangi pemukiman warga. 

Estimasi untuk pengerjaan fisik dua polder itu bakal menelan biaya sebanyak Rp 114 miliar. Namun, pemerintah belum menetapkan jadwal pengerjaan fisik bangunannya. 

"Pembangunan fisik estimasinya senilai Rp 34 miliar di Tanjung Laut. Sedangkan Bontang Kuala kisaran Rp 80 miliar," ucap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Usman melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (22/12/2021). 

Dari dua kolam polder itu, dikatakan mampu menampung air sebanyak 418 ribu kubik. Dengan tampungan itu, banjir yang terjadi bisa kurang. 

Baca Juga: Diduga Dihipnotis, Motor Penjaga Kasir Salah Satu Pet Shop di Bontang Dibawa Kabur

Ia melanjutkan, untuk masuk tahap pembangunan, dibutuhkan kajian lingkungan atau UKL-UPL serta studi Larap atau rencana pembebasan lahan. Saat ini tahapan itu sedang berproses dengan menelan anggaran sekitar Rp 740 juta untuk dua kolam itu. 

"Ada prosesnya. Kajian UKL-UPL massa pengerjaan 45 hari kalender kerja. Tim nya ada dari Makassar dan Samarinda melalui proses lelang," terangnya.

Rencana pembuatan kolam polder juga akan dibuat di Kelurahan Telihan. Rencananya, di 2022 mendatang akan disusun dokumen perencanaannya dulu. 

Di Telihan ini, kata Usman, diperkirakan bisa menampung 1 juta meter kubik di atas lahan 25 hektare.

"Kalau telihan tahun 2022 akan dibuat Detail Engineering Desain (DED) nya. Perencanaan teknisnya masih panjang," tuturnya. 

Baca Juga: Niat Awal Pinjam Motor buat Ambil AC, Pria di Bontang Ini Terancam 4 Tahun Penjara

Sementara untuk membendung banjir kiriman dari hulu, Pemkot Bontang akan intens memonitor percepatan pembangunan mendali Desa Suka Rahmat program dari Provinsi Kaltim. 

Saat ini diketahui proses yang sedang berjalan ialah penyusunan analisis dampak lingkungan. Prosesnya pun masih sangat panjang. 

"Kita hanya bisa mendesak Provinsi Kaltim agar segera menyelesaikan mendali Suka Rahmat. Untuk membendung banjir dari hulu," pungkasnya.