SuaraKaltim.id - Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa serta profesional, maka seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim diingatkan untuk tidak menyalahgunakan wewenang.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, setiap pegawai sudah mendapatkan haknya, sesuai yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga, jangan sekalipun menyalahi kewenangan untuk kepentingan pribadi, apalagi korupsi.
“Sebagai pegawai sudah mendapatkan hak sesuai amanah yang diberikan. Karena itu, jangan coba-coba menyalahgunakan wewenang. Sehingga, mampu mendapatkan keuntungan diri sendiri,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (27/1/2022).
Mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) dua periode itu mengingkatkan, jika menyalahgunakan kewenangan, maka akan berhadapan dengan aparat penegak hukum dan hukuman kurungan akan menanti.
“Akibatnya akan buruk. Ujung-ujungnya kurungan. Batin pun tak menentu,” sambungnya.
Ia mengatakan, apa yang ia sampaikan ini tentunya memiliki alasan. Karena sejauh ini banyak pegawai, mulai dari pejabat hingga kepala daerah di Bumi Mulawarman yang harus berurusan dengan hukum.
Bahkan di awal tahun ini, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang masih menjabat Bupati Penajam Paser Utara (PPU).
Selain AGM, KPK juga mengamankan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kabupaten dan sejumlah kepada dinas, termasuk pihak swasta. Dalam dugaan pemberian suap sejumlah proyek di PPU.
“Jangan mencari kelebihan, tetapi membuat diri sengsara. Nikmati dan syukuri yang ada, rezeki tidak akan ke mana-mana. Allah SWT sudah mengaturnya,” pesannya.
Ia melanjutkan, jika sudah tersangkut kasus hukum maka proses panjang menanti. Sehingga tugas dan tanggungjawab terganggu. Sehingga dia mengingatkan tidak menyalahgunakan wewenang.
“Salah atau tidak salah. Kalau sudah terlapor, siap-siap menjalaninya,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!
-
Keterlibatan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Berbagai Posisi Strategis