SuaraKaltim.id - Permasalahan di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Balikpapan terkait dua anggota kadernya yang dipecat, yakni Syukri Wahid dan Amin Hidayat oleh Majelis Penegakkan Disiplin (MPD) PKS Kota Balikpapan mulai berbutut panjang. Dua kader yang dipecat tersebut dikabarkan melakukan proses hukum untuk menyelesaikan.
Syukri Wahid mengatakan, ia bersama Amin Hidayat ingin menyampaikan rasa keberatan atas MPD PKS, yang hingga kini sudah berjalan dua bulan lebih status eksepsinya tidak di terima atau di tolak.
Ia menganggap, hingga kini hal tersebut hanya jalan di tempat, dan sebagai anggota DPRD dan warga negara kepastian hukum ini penting pada partai.
“Tapi implikasinya kepada saya dan rekan saya Amin Hidayat di DPRD, karena bagaimanapun isu ini sudah ditahu publik, dan implikasi ini kepada rekan di DPRD, Bagaimanapun isu ini sudah ditahu publik,dan implikasi ini yang kita butuh kepastian,” ujarnya melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (3/2/2022).
Untuk itu pihaknya akan menempuh cara hukum untuk menentukan cara-cara agar haknya dapat diraih. Baik dalam aspek putusan hukum di internal dan juga proses yang di alami dari awal dan akhir.
“Sudah saya jelaskan hal ini mengandung kerugian bagi saya, sehingga hari ini kami akan menyerahkan seluruhnya proses ini kepada kuasa hukum kami untuk menjadi pendamping saya dan kuasa kepada amin hidayat untuk melakukan langkah-langkah hukum,” imbuhnya.
Sementara itu, Amin Hidayat mempertegas dengan apa yang disampaikan Syukri Wahid. Ia juga ingin mencari kepastian hukum setelah apa yang diputuskan pada awal November, bahwa dirinya berdua sudah diberhentikan dari PKS. Namun, juga memberikan persepsi tersebut melalui jalur internal.
“Kami ingin mencari kejelasan status ini,seperti apa tapi hingga saat ini tak kunjung jelas,” akunya.
Sementara itu, Agus Amri selaku kuasa hukum Syukri Wahid dan Amin Hidayat mengatakan, MPD PKS Kota Balikpapan ini banyak keganjilan dalam prosesnya. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan kepada tubuh MPD PKS di Kota Minyak tersebut.
Ia ingin mengetahui kenapa hal ini dilakukan. Tujuannya, agar langkah hukum ini untuk segera melakukan pengujian dan evaluasi terhadap permasalahan yang ada saat dan sejauh ini. Ternyata, di tingkat wilayah juga digantung.
Berita Terkait
-
Habis Bertemu Pimpinan Buruh, Dasco Gelar Pertemuan dengan Petinggi PKS, Bahas Apa?
-
Demi Kemerdekaan Palestina, PKS Lakukan Ini ke Turki
-
Diprotes MUI, PKS Malah Dukung Wacana Prabowo Tampung Warga Gaza: Ini Beda dari Ide Gila Trump
-
Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Legislator PKS: RI Harus Jalankan Diplomasi Dagang Cerdas dan Terukur
-
Kritik Legislator PKS soal Banyak Kader PSI di FOLU Net Sink: Penunjukan Pengurus Bukan untuk Bagi-bagi Kekuasaan!
Tag
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
-
RESMI! Stadion Bertuah Timnas Indonesia Ini Jadi Venue Piala AFF U-23 2025
-
Jenazah Anak Kami Tak Bisa Pulang: Jerit Keluarga Ikhwan Warga Bekasi yang Tewas di Kamboja
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan NFC Terbaik April 2025, Praktis dan Multifungsi
Terkini
-
Dampak IKN, Babulu Diusulkan Punya Rumah Sakit Sendiri
-
Cuma Janji, Gaji Tak Dibayar, Karyawan RSHD Samarinda Mengadu ke Disnaker
-
650 Warga Kaltim Terdampak Dugaan BBM Tercemar, Pemprov Turun Tangan
-
Link DANA Kaget Aktif 17 April 2025: Siap-Siap Dapat Saldo Gratis
-
Maruarar Panggil AHY dan Basuki, Bahas Nasib Tower Hunian IKN